Wednesday , December 11 2019
Home / Uncategorized / Ahmad Yani: Rezim Ini Minus Prestasi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Ahmad Yani: Rezim Ini Minus Prestasi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

bidk.co — Pelaksanaan debat capres dan cawapres yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (17/01/2018) tentu akan sangat ditunggu dan dinanti oleh masyarakat luas. Pelaksanaan debat capres – cawapres nanti akan sangat diharapkan mampu menggambarkan visi, orientasi serta gagasan (ide) yang akan dilaksanakan oleh capres – cawapres terpilih pada periode mendatang (forward looking).
 
Begitu juga sebaliknya, debat capres dan cawapres nanti juga dapat menjadi momentum untuk melihat ke bekalang (backward looking) guna menguji sekaligus menagih janji politik rezim saat ini yang digaungkan pada periode yang lalu.
 
Polemik dan permasalahan hukum yang selalu menghiasi perjalanan rezim pemerintahan saat ini, seakan belum dapat memenuhi sebagian besar harapan publik, di tengah banyaknya tantangan, dinamika dan persoalan hukum yang terjadi pada periode rezim pemerintahan saat ini.
 
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian dari politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Ahmad Yani. Dia juga banyak menyoroti sederet perjalanan praktik penegakan hukum yang terjadi. Di mana menurutnya, rezim saat ini banyak menyisahkan catatan dan pencapaian negatif dari sektor penegakan hukum. Bahkan ia mengatakan bahwa sektor penegakan hukum dan korupsi pada periodesasi saat ini sangatlah memprihatinkan dan tidak ada yang dapat dibanggakan.
 
“Tentu jikalau berbicara sektor penegakan hukum dan penyelesaian kasus korupsi saat ini, sangatlah memprihatinkan, bahkan boleh dikatakan pelaksanaan praktik penegakan hukum dalam berbagai sektor pada rezim ini minus prestasi, tidak ada pencapaian ataupun sesuatu hal baru yang dapat dibanggakan,” tutur Yani kepada bidik.co, Rabu (16/01/2019).
 
“Hal tersebut tentu dilandasi dengan banyaknya polemik penegakan hukum yang menyisahkan catatan negatif, tidak terselesaikan, kemudian tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Dapat dilihat rentetan pesoalan hukum yang masih menjadi tunggakan pemerintah, bagaimana sederet kasus kriminalisasi terhadap ulama yang penuh dengan rekayasa, pengungkapan kasus korupsi yang juga tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya, begitupun persoalan kasus hukum lainnya yang tidak terselesaikan hingga saat ini,” lanjutnya.
 
Selanjutnya, ia juga menyoroti kembali bagaimana realisasi program kerja prioritas pemerintah saat ini, yang termanifestasi dalam nawacita, yang menurutnya hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi sebatas wacana dan angan belaka.
 
“Kritik yang konstruktif tentu perlu dihadapkan kepada rezim penguasa saat ini, yang menggaungkan praktik penegakan hukum ala nawacita, yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Point ini tentu perlu diuji dan dievaluasi kembali dimana hingga saat ini rasanya praktik penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keempat nawacita tersebut masih sebatas wacana dan angan belaka,” ungkpanya.
 
“Jikalau melihat realitas saat ini, tentu akan sangat berbanding terbalik, ibarat jauh panggang daripada api, apabila ingin disesuaikan dengan apa yang digagas dalam program nawacita terdahulu. Dalam penegakan hukum, yang secara kasat mata dan awam dapat dilihat dalam beberapa isue krusial dijalankan amatiran dan tidak profesional tergantung dengan selera ataukepentingan pihak penguasa,” pungkasnya. (is/rio)

Komentar

Komentar

Check Also

Jamal Mirdad: Demokrasi Pancasila Butuh Keberagaman

bidik.co — Demokrasi yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yang berazaskan musyawarah mufakat. Demokrasi ini, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *