Home / Politik (page 154)

Politik

Quick Count, LSI: Jokowi-Jk Unggul di Lima Provinsi

bidik.co —  Pemilihan Presiden 2014 usai sudah. Sejumlah lembaga hitung cepat dalam rilisnya memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Lingkaran Survei Indonesia dalam hasil hitung cepat (quick count) mengungkapkan, Pasangan Jokowi-JK menang di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Prabowo-Hatta unggul …

-

Kivlan Zein Sebut Eep Bagi-bagi Duit Buat Menangkan Quick Count Jokowi-JK

bidik.co —  Tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zein geram terhadap beberapa lembaga survei yang menyatakan Jokowi-JK unggul dalam perolehan hitung cepat. Dia bahkan menuding para lembaga tersebut dapat kucuran dana dari kubu lawannya. Kivlan menyebut, lembaga di bawah pimpinan Burhanudin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia dan CEO PolMark Indonesia, …

-

Tujuh (7) Butir Maklumat Forum Pemred Terkait Pilpres 2014

bidik.co —  Dalam 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah jauh berkembang di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari masuknya Indonesia ke dalam kelompok G-20 akibat kenaikan PDB dan pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsiten. Kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada sisi lain, sejak masa reformasi, Indonesia telah menjadi …

-

UU MD3 Perlambat Proses Hukum KPK

bidik.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru berpotensi memperlambat proses hukum, khususnya mengenai poin yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal, menurut Busyro, proses penegakkan hukum harus sederhana, cepat dan berbiaya ringan. “Dalam proses penegakkan hukum itu …

-

Timses Prabowo-Hatta Nilai Burhanuddin Diskreditkan KPU

bidik.co —  Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memprotes keras pernyataaan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang dinilai mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum dan kubunya. Secara tidak langsung, Burhanuddin telah menuding KPU dan kubu Prabowo-Hatta akan melakukan kecurangan untuk mengubah hasil pemilu presiden. “Kata Burhan, kalau KPU real count tidak sesuai …

-

Hormati KPU, Prabowo Tegaskan Siap Kalah

bidik.co —  Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto menegaskan kalau dirinya siap kalah dan bakal menghormati apapun putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 22 Juli mendatang. Baginya, putusan KPU adalah kehendak rakyat yang mesti dihormati. “Jika KPU sudah memutuskan kehendak rakyat, saya akan menghormati,” kata Prabowo seperti dikutip …

-

Prabowo Yakin Dapat Mandat Rakyat

bidik.com — Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinannya bisa memenangkan Pemilu Presiden dan mendapat mandat dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan hasil dari sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya. “Semua survei menunjukkan saya unggul dan saya yakin akan mendapat mandat dari rakyat Indonesia,” ujar Prabowo seperti dikutip …

-

Lembaga Survei Tuding KPU yang Salah, Jika Menangkan Prabowo

bidik.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen. Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa. “Kalau hasil hitungan …

-

Puskapol UI: Tak Tepat Salahkan KPU Soal Quick Count

bidik.co —Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI menyayangkan pernyataan lembaga survei yang menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika hasil resmi berbeda dengan hitung cepat. Sebab quick count hanya sebuah prediksi. “Menyalahkan KPU itu tidak tepat. Statemen itu maksudnya mungkin untuk menjaga proses dari kecurangan, tapi tidak tepat pernyataan tentang akan menggugat …

-

Ini Rincian Pasal Pemilihan Ketua DPR Baru yang Bakal Digugat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengajukan uji materi atau judicial review atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, melihat ada kejanggalan dalam Pasal 84 UU MD3 itu. Pasal 84 ayat (1) berbunyi, pimpinan DPR RI …

-