BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Presiden Joko Widodo didesak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) yakin satu-satunya kader yang duduk di kabinet Joko Widodo yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tak akan ditendang dari kabinet kerja.
Hal ini diutarakan oleh Ketua DPP PPP kubu Romi, Rusli Efendi yang melihat dari hasil survei bahwa kadernya itu tak memiliki kinerja yang buruk.
“Kinerja menteri agama di lingkungan kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menempati urutan teratas berdasarkan kinerja,” kata Rusli saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/5/2015).
Selain itu, ia berpendapat masa jabatan enam bulan yang baru dijalankan para menteri belumlah dapat dijadikan patokan untuk menilai kinerja kabinet kerja. Sehingga, PPP kubu Romi tak setuju reshuffle dilakukan.
“Secara prinsip enam bulan belumlah cukup,” tegasnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) makin santer. Meski Presiden Jokowi belum menyebut nama menteri, Populi Center sudah membuat ancang-ancang siapa saja yang dianggap layak diganti.
Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise; serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri Kabinet Kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut,” ujar Nico, Jumat (8/5/2015).
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno disebut layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan pernyataannya saat polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri.
“Kemudian, Seskab [Andi Widjajanto] perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan Presiden,” katanya.
Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel.
“Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat,” katanya.
Selain itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lamban dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerja sejauh ini.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seluruh menteri di Kabinet Kerja sepakat untuk terus bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, situasi masih tetap biasa meskipun santer kabar akan ada reshuffle kabinet.
“Saya sudah bicara dengan beberapa menteri, dan kami sepakat untuk menyerahkan hal itu ke Presiden, kami akan tetap bekerja sesuai tugas kami,” katanya di Jakarta, Kamis (7/5/2015). (*)
Website & Logo Maker