Home / Politik / Ketua DPP Golkar Nyatakan Partainya Tak Mau Jadi Tameng Pemerintahan Baru

Ketua DPP Golkar Nyatakan Partainya Tak Mau Jadi Tameng Pemerintahan Baru

bidik.co —– Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Firman Subagyo, mengatakan partainya akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih, meskipun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah dinyatakan kalah.

Ditegaskannya, Jumat (22/8/2014), Partai Golkar akan berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Gabung di Koalisi Merah Putih itu keputusan kami. Dulu merasa tidak butuh Golkar, kok sekarang katakanlah minta-minta gabung,” ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta.

Sebagai pemenang kedua di pemilu legislatif, Firman mengatakan Partai Golkar tidak mau dijadikan tameng oleh pemerintahan ke depan. “Kami tidak mau dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan,” katanya.

Secara pribadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menilai, berada di luar pemerintahan bisa dijadikan sebagai ajang konsolidasi Partai Golkar. Jika menjadi oposisi, bisa menghindari persepsi publik tentang adanya transaksi anggaran di parlemen.

“Perjuangan tidak harus di pemerintah. Menarik ketika ada dua blok, Koalisi Merah Putih dan Joko Widodo-JK, itu pendidikan politik luar biasa,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya tak semestinya menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, sikap Partai Golkar sebaiknya adalah mendukung pemerintahan yang baru. ”Tapi pendukung yang kritis,” ujar di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat, (22/8/2014).

Ia mengatakan menjadi partai yang bersikap kritis terhadap pemerintah merupakan hal wajar dalam dunia politik. “Tidak langsung dalam posisi berseberangan, tapi bersama-sama,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Dengan bersikap seperti itu, kata Agung, Partai Golkar, baik di pemerintahan maupun parlemen, bisa mendukung dan ikut mengamankan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Sebaliknya, dia melanjutkan, partai beringin bisa menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tak pro-rakyat. “Dengan demikian, akan tercipta iklim politik yang lebih kondusif,” ujar dia.

Menurut Agung, jika sejak awal Golkar sudah memutuskan menjadi oposan, partai pimpinan Aburizal Bakrie itu akan selalu bersikap skeptis terhadap segala kebijakan pemerintah nanti. “Apa pun yang dilontarkan pemerintah, selalu ditantang dan ditolak,” kata dia.

Padahal, menurut Agung, posisi politik untuk menjadi partai pendukung yang kritis terhadap pemerintah sudah diterapkan Golkar pada pemerintahan yang lalu. “Karakteristik seperti ini sudah biasa dilakukan Golkar,” ujar dia. “Gaya politik seperti ini merupakan cara yang biasa dilakukan Golkar.” (if)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.