BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Tampaknya Ahok mesti evaluasi sikapnya pada persoalan kisruh APBD DKI antara dirinya dengan DPRD DKI. Pasalnya, dugaan mark-up sebanyak 12,1 Triliun atas pengadaan UPS di RAPBD 2015, ternyata dilakukan oleh jajaran pemerintahannya sendiri di lingkungan Pemprov DKI.
Ajuan anggaran pengadaan UPS di sekolah SMA di Jakarta Pusat dan Jakarta tersebut dianggarkan oleh mantan Kepala Suku Dinasi Pendidikan Jakarta Pusat, Zainal Soleman, pada tahun 2014, yang sekarang menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Zainal beralibi bahwa pengajuan tersebut dilakukan karena dirinya sering menerima laporan dari kepala sekola mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil
“Kepala sekolah sering mengeluh, sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut,” aku Zainal
Pasalnya, dengan daya listrik yang tidak stabil tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya.
“Kalau listrik matai, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu dirumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman”, tambhanya
Atas alasan tidak stabilnya daya listrik tersebut, Zaenal mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014.
“Tanggal 9, kita rapat dengan para kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan saran prasarana, yaitu UPS”, tambahnya
Zaenal pun membenarkan adanya pihak swasta untuk pengadaan UPS, yaitu PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center, dan PT Offisaindo Adhi Pura. Zaenal meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempresentasikan kegunaan UPS agar kepala sekolah tertarik untuk memesannya
“Kepala sekolah tersebut pun tertarik (untuk memesan) sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS (kepada kami)”, tegasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disusupkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) versi DPRD DKI Jakarta.
Anggaran yang tidak diusulkan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) itu muncul setelah pembahasan rampung dan RAPBD disetujui di rapat paripurna.
“Sebelum rapat paripurna, mereka tidak memasukkan apa pun. Saya juga heran kenapa setelah paripurna tidak ada berkas yang di-print out. Mereka bilang gampang, gampang. Itu masalahnya,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
Ahok menuturkan bahwa temuannya menunjukkan anggaran siluman itu terbagi untuk pembelian uninterruptible power supply (UPS).
Anggaran UPS di tiap wilayah kota berbeda. Di Jakarta Barat, misalnya,
Ahok menemukan total dana sebesar Rp 4,2 miliar untuk membeli UPS.
Fungsi UPS ini mirip genset, yakni untuk mempertahankan listrik mengalir ke alat elektronik saat aliran listrik dari PLN mati.
Menurut Ahok, anggaran ini tidak diusulkan dan tidak masuk ke RAPBD yang diajukan Pemprov DKI ke Badan Anggaran DPRD DKI.
Ahok menduga dana tersebut merupakan titipan anggota dewan.
“Tidak ada kelurahan yang mengajukan pembelian. Genset saja harganya lebih murah dan fungsinya sama. Kenapa harus beli lebih mahal?” cetusnya.
Ahok menjelaskan lebih lanjut, pihaknya juga menemukan anggaran pembelian peralatan audio class sebesar Rp 15 miliar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Anggaran itu, menurut Ahok, juga tidak logis. Selain karena tidak diajukan, sekolah-sekolah saat ini juga lebih membutuhkan rehabilitasi gedung.
“Anggaran ini tidak masuk akal. “Ibarat rumah bocor, lalu kamu tidak punya televisi. Kalau versinya DPRD beli televisi dulu dan biar saja rumahnya lama-lama ambruk,” kata Ahok.
Ia mengingatkan anggota dewan saat ini tidak bisa lagi memasukkan anggaran siluman setelah penerapan sistem e-budgeting dalam APBD DKI.
“Saya kira staf DPRD-nya yang bikin. Saya tidak tahu siapa, tetapi ada tanda tangan semuanya kok: ketua komisi, wakil ketua komisi, dan sekretaris tanda tangan semua,” jelasnya. (*)
Website & Logo Maker