BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — DPR RI telah memutuskan Pilkada dilakukan melalui DPRD. Atas keputusan tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta agar keputusan itu dapat dihormati dan diterima. Menurut Sultan, pemilihan lewat DPRD juga demokratis, hanya caranya yang beda.
“Iya, kalau persoalan demokratis itu tetap sama, demokratis,” ujar Sultan di Kepatihan, Jumat (26/09/2014).
Sultan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan sudah disahkan, maka harus dilaksanakan. Keputusan pemilihan plkada tidak langsung, jangan lalu diartikan dengan kemunduran demokrasi.
“Kan hanya caranya yang beda. Diwakilkan atau tidak, itu aja. Tetap demokratis,” tegasnya.
Menurut dia, pilkada dengan cara langsung maupun tak, itu pun masih tetap dalam konteks demokrasi Indonesia. “Demokrasi itu tidak hanya dilihat secara prosesnya saja,” ucapnya.
Namun demikian, kata Sultan, dengan pilkada tidak langsung, maka setiap anggota dewan dituntut harus mampu menyerap aspirasi rakyat. Siapa tokoh yang bisa memimpin daerah dan mampu memperhatikan rakyat, dia yang harus dipilih.
“Permasalahannya, anggota dewan berkomunikasi dengan rakyat apa enggak? Jika bisa menyerap aspirasi rakyat dengan dialog, sebenarnya tidak jadi masalah,” pungkasnya.
Namun Presiden RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan proses dan hasil rapat paripurna DPR yang memilih Pilkada lewat DPRD. Menurut SBY, keputusan DPR ini merupakan kemunduran demokrasi.
“Ini masalah serius. Saya tidak ingin ada kemunduran demokrasi. Di era presiden sayalah, selain presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, gubernur, walikota dan bupati juga dipilih langsung. Itu pilihan saya, tidak berubah,” kata SBY kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (24/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (25/9/2014) pukul 08.00 WIB.
Keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada lewat DPRD, menurut SBY, merupakan kemunduran. “Ini sebenarnya kemunduran. Demokrasi harus dijaga. Pilkada harus dilakukan secara langsung, tapi harus ada perbaikan-perbaikan yang serius dalam pelaksanaannya,” tegas SBY.
PD telah konsisten untuk mengusulkan Pilkada langsung. Namun, Pilkada langsung yang diusung PD adalah Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. “Tapi usulan PD ditolaj semua fraksi, termasuk kubu Koalisi Merah Putih, maupun fraksi kubu PDIP. Meski begitu, kami akan tetap melangkah ke depan secara politik,” kata SBY.
Walk-outnya para anggota Fraksi PD dari paripurna yang akhirnya membuat voting dimenangkan Koalisi Merah Putih, menurut SBY, karena opsi Pilkada langsung dengan perbaikan tidak diakomodir. Memang, beberapa fraksi mendukung usulan PD ini, namun mereka tidak mau mendukung agar opsi Pilkada langsung dengan perbaikan ini dijadikan opsi voting.
Menurut SBY, fraksi PD ingin agar ada dua opsi dalam voting RUU Pilkada, yaitu opsi pilkada lewat DPRD dan opsi Pilkada langsung dengan perbaikan. Namun, setelah dilakukan pembicaraan di tingkat lobi, opsi yang diputuskan tetap dua, yaitu Pilkada lewat DPRD dan Pilkada langsung.
Terkait hal ini, SBY akan melakukan tiga langkah:
Pertama, PD tetap konsisten pada sikap pemilihan pilkada secara langsung dengan 10 perbaikan besar
Kedua, PD akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil voting di DPR itu. Gugatan akan dilayangkan ke MA atau MK, sampai saat ini masih ada perubahan.
Ketiga, karena belum cukup dapat laporan dari tanah air tentang seluk beluk dan proses sampai terjadinya pemungutan suara di DPR, SBY masih menunggu laporan lengkap dari fraksi dan ketua harian. Laporan lengkap dan faktual ini penting untuk mengambil langkah-langkah politik di masa mendatang. (ai)
Website & Logo Maker