bidik.co — Hingga hari ini, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum juga mengumumkan kabinetnya. Seperti apa postur kementerian dan siapa saja yang menjabat sebagai pembantu presiden di pemerintahan mendatang, masih menjadi misteri.
Hingga Rabu, 23 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama menterinya. Padahal Jokowi sempat menyatakan akan mengumumkan daftar pengisi kabinetnya pada, Rabu (23/10/2014) siang.
“Kalau tak di Pluit, Tanah Abang, mungkin di Tanjung Priok, mungkin di tempat lain. Ini serius, bisa sore atau siang,” kata Jokowi saat meninggalkan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Rabu (23/10/2014) pagi.
Di Tanjung Priok, pengumuman kabinet semula direncanakan di Pos Bitung, Terminal Peti Kemas III. Pasukan Pengamanan Presiden telah mensterilkan tempat itu sejak pagi. Seorang panitia penyelenggara mengatakan Jokowi-Kalla akan menyerahkan helm proyek berwarna oranye kepada seluruh menteri baru sebagai tanda mulai bekerja.
Saat ditanya mengapa pengumuman kabinet terus tertunda, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan adanya rekomendasi KPK membuat Jokowi-JK perlu memeriksa ulang nama-nama tersebut.
Ia melanjutkan, kalau memang ada kandidat yang dianggap berpotensi tersandung dugaan kasus korupsi, tentu mereka akan dicoret dari bursa calon, dan cari alternatif lain.
“KPK balas (laporan nama-nama) kita, lalu kita periksa ulang, kan gitu. Kita seimbangkan lagi, lalu cari calon baru lagi,” kata JK di komplek Istana Negara, Kamis (23/10/2014).
Dia menambahkan, hal lain yang menjadi pertimbangan alotnya penggodokan nama-nama menteri dan kabinet ini adalah harmonisasi parpol-profesional, daerah, agama dan gender. Ia ingin, ada keseimbangan dalam kabinetnya dengan melihat keterwakilan seluruh elemen masyarakat Indonesia.
JK juga memastikan, kabinetnya nanti harus diisi orang-orang yang punya keahlian dan kredibilitas. Jika memang mereka dari kalangan profesional, jiwa /leadership/ dan pengalaman menjadi hal terpenting. Sedangkan dari parpol, perlu ditelusuri juga kemampuan mereka di bidang tersebut.
“Terpenting itu, Jokowi sejak kampanye katakan kabinetnya harus bersih, jadi demi kepentingan bersama, para menterinya itu juga harus kredible,” ujarnya.
Sementara itu sejumlah sumber yang mengetahui proses penyusunan kabinet mengatakan pembatalan itu karena pembahasan calon menteri berlangsung alot. Salah satunya terkait dengan hasil penilaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 43 calon menteri.
Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan lembaganya memberi catatan merah dan kuning atas sejumlah calon menteri karena diduga terkait dengan kasus korupsi.
Siang yang direncanakan datang. Namun, setelah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman, Jokowi menyatakan pengumuman kabinet akan dilakukan secepatnya. Adapun Kalla mengatakan, “Kami akan mengumumkan satu-dua hari ke depan.”
Rabu malam, Jokowi dan Tim Transisi menggelar rapat di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan itu karena Jokowi berhati-hati memilih calon menteri. Menurut dia, konstitusi memberi waktu kepada presiden untuk mengumumkan kabinet paling lama 14 hari setelah dilantik.
“Tak ada istilah ditunda atau dibatalkan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengkritik pemerintah yang tak kunjung mengumumkan nama-nama menteri. Sofjan menilai penundaan pengumuman itu bisa berdampak buruk, termasuk bagi kalangan pengusaha.
Sedangkan ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan penundaan pengumuman kabinet bisa menimbulkan spekulasi buruk di masyarakat. (ai)