BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono sedang menyusun upaya islah demi ikut pilkada. Wakil Presiden yang juga tokoh senior Golkar Jusuf Kalla (JK) jadi mediator kedua kubu.
Jika sepakat islah, siapa yang berhak pimpin dan tunjuk calon kepala daerah dari Golkar untuk ikut pilkada serentak akhir tahun 2015 nanti? Karena dari aturan KPU, ketua umum parpol yang berhak tanda tangan untuk calon kepala daerah yang ikut serta di pilkada.
Ketua Umum Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono menegaskan, bahwa soal kepengurusan tidak ada kata islah dan tetap menempuh proses hukum. Menurut dia, tidak didaftarkan satu kepengurusan antara kubu Ical dan kubunya ke KPU.
“Kalau soal kepengurusan, soal hukum. Yang diislahkan bukan kepengurusan, tapi bagaimana cari jalan keluar agar yang berminat jadi calon kepala daerah di 269 daerah bisa ikut,” kata Agung Laksono di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (24/5/2015).
Apakah akan menggabung kepengurusan Munas Ancol dan Munas Bali untuk didaftarkan ke Kemenkum HAM?
“Oh iya, tidak ada gunanya islah, meskipun islah terbatas, tapi tidak didaftarkan, kan tidak ada guna. Ini harus diformalkan,” imbuh Agung tanpa menegaskan apakah dirinya atau Ical yang tanda tangan pilkada di KPU nanti.
Agung hanya mengisyaratkan jika kubunya yang sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar dan Surat Keputusan Kemenkum HAM. Kalaupun ada gugatan, lanjut dia, itu yang akan terus diperjuangkan lewat jalur hukum.
“Hukum jalan terus. Kepengurusan kami tetap jalur hukum, karena kami pandangan itu sudah selesai, 23 Maret sudah selesai. Hasil mahkamah partai sudah dideklarasikan dan oleh Menkum HAM. Kita anggap sudah selesai. Kalau ada yang gugat-gugat ya kita proseskan secara hukum, yang gugat kan bukan kami,” jelas dia.
Menurut dia, islah terbatas ini hanya agar Golkar bisa ikut pilkada serentak. “Untuk kepentingan pilkada saja. Untuk agenda politik nasional. Tidak ada untuk yang lain-lain,” pungkasnya.
Selanjutnya Agung menegaskan, upaya islah yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) antara kubunya dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical), ditujukan untuk kepentingan Golkar dalam menghadapi pemilu kepala daerah. Menurut dia, hal ini dilakukan demi Golkar bisa ikut pilkada.
“Misalnya, pertama kita sepakat dulu untuk mengutamakan kepentingan nasional, supaya agenda politik nasional ini bisa berjalan dengan baik, mengutamakan kepentingan partai,” kata Agung.
Kedua, lanjut Agung, dalam rangka menindaklanjuti apa yang disepakati kedua kubu, pihaknya akan membentuk tim kerja. Tim tersebut bertujuan menyusun rumusan rekonsiliasi.
“Masing-masing tiga orang, maksimum lima orang, lalu nanti kita akan merumuskan apa saja sih persyaratan balon pilkada ini,” jelas Agung.
Seperti diketahui, JK yang juga politisi senior Partai Golkar turun langsung menengahi kisruh partai berlambang pohon beringin tersebut. JK bahkan sudah bertemu dengan kedua kubu, yakni kubu Ical dan Agung untuk membicarakan rekonsiliasi ini.
Agung Laksono mengatakan, islah yang dibicarakan hanya terkait dengan pilkada saja, agar Golkar bisa ikut. Untuk kepengurusan menurut dia tidak ada kata islah, pihaknya tetap mengambil jalur hukum di pengadilan yang saat ini masih dalam proses.
“Islah terbatas saja, dalam rangka memastikan Partai Golkar bisa ikut Pemilukada 9 Desember 2015 ini. Kita sedang mengupayakan bagaimana memastikan Partai Golkar, dengan kader-kader-nya yang mau jadi calon gubernur, calon bupati, maupun walikota. Itu saja. Adapun mengenai kepengurusan itu tetap jalur hukum,” kata Agung.
Agung menegaskan, meski sedang ada upaya rekonsiliasi, jalur hukum tetap berjalan. Bahkan menurut dia, kalau perlu sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskan siapa yang paling berhak pimpin Golkar sesuai dengan putusan inkracht pengadilan.
“Jadi naik banding itu tetap berjalan, kalau perlu kasasi, jadi tidak benar kalau hal itu mengubah rencana seperti semula karena akta banding sudah ada, tinggal Senin ini kita ajukan. Kemudian juga Menkum HAM, hal yang sama. Sikap kita tetap, DPP hasil Munas Ancol tetap mengajukan banding,” tegas dia.(*)
Website & Logo Maker