bidik.co — Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tampaknya akan dibongkra oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Saat ini, Wahyu Setiawan berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR …
-DPR: Sebelum Pendaftaran Pilkada 2015, Audit BPK ke KPU Selesai
bidik.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menindaklanjuti permintaan Komisi II DPR untuk mengaudit kinerja dan keuangan KPU. Audit itu diharapkan selesai sebelum pendaftaran Pilkada Serentak 2015 pada 26-28 Juli mendatang. “Rencana kemarin, hasil rapat konsultasi pimpinan DPR, Komisi II, Komisi III, dan BPK, diharapkan sebelum awal pendaftaran pilkada serentak sudah …
-Pemerintah dan KPU Tak Ikut Campur Konflik Golkar & PPP
bidik.co — Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah sepakat dengana apa yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai persyaratannya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tetap berjalan pada satu rule, yakni Undang Undang dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang. “Secara prinsip, Mendagri sudah …
-Akbar Faisal: Luhut Lakukan Manipulasi Data KPU dalam Pilpres
bidik.co — Pesan dari politikus Nasdem Akbar Faisal melalui pesan whatsapp yang dikirim kepada Deputi Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho yang bocor ke publik, membuat heboh dunia politik tanah air yang secara tak sengaja membuka ‘kotak pandora’ terkait segala kecurangan kubu Jokowi. Bocornya pesan tersebut dapat memicu delegitimasi pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, …
-Husni Tegaskan KPU Tak Ikut Soal Politik
bidik.co – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan kewajibannya mempersiapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menyatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu akan tetap mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. “Perppu itu adalah …
-KPU Enggan Komentari Terbitnya Perppu Soal Pilkada oleh SBY
bidik.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan mengomentari langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. Pasalnya menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, meski terkait langsung, pihaknya hanya berperan sebagai penyelenggara pemilihan yang bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan berlaku. Sehingga kurang tepat jika mengomentari …
-Visi Misi Jokowi yang Disetor ke KPU Dukung Pilkada Tak Langsung
bidik.co — Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan. Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya …
-KPU Tetap Ada, Meski Pilkada Lewat DPRD
bidik.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Pilkada melalui DPRD. Banyak kalangan menilai, aturan tersebut bisa menghapus lembaga penyelenggara pemilu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan keberadaan KPU masih ada selama Undang-Undang Dasar belum diamandemen. Sebab, lanjut Husni, dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh …
-Putusan DKPP Bisa Jadi Berkas Tambahan Laporkan KPU ke Mabes Polri
bidik.co – Tim Advokasi pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto menyatakan akan menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai berkas tambahan untuk mengadukan KPU ke Mabes Polri. Itu dilakukan bila DKPP memutuskan lembaga penyelenggara pemilu itu dinyatakan bersalah. “Kalau ini bersalah, Mabes Polri tinggal kita kasih (data …
-KPU Belum Persiapan Andai Pemungutan Suara Ulang Dikabulkan
bidik.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik megatakan, instansi pimpinannya belum mempersiapkan apapun jelang putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Agustus lusa. Ditemui Selasa malam (19/8/2014), Husni mengatakan KPU memberi kepercayaan penuh kepada sembilan hakim konstitusi untuk memutus gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta …
-