BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menyesalkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mudik Lebaran ke kampung halamannya menggunakan jalur ilegal. Keamanan TKI menjadi tidak terjamin.
“Kami sangat menyayangkan masih terjadi kasus WNI yang pulang mudik melalui jalur ilegal,” kata Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno, Minggu (5/7/2015), seperti dikutip Antara.
KBRI Kuala Lumpur telah berulang kali mengingatkan WNI yang akan mudik agar tidak menggunakan jalur ilegal karena membahayakan keselamatan jiwa dan berisiko masuk penjara.
“Menjelang Lebaran seperti sekarang ini merupakan saat yang mencemaskan kami karena dari tahun ke tahun selalu terjadi musibah kapal tenggelam yang membawa warga kita pulang kampung secara ilegal,” ucapnya.
Menurut dia, selain musibah kapal tenggelam yang membawa korban jiwa, banyak juga warga RI yang tertangkap otoritas penjaga pantai Malaysia karena keluar Malaysia secara ilegal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, M Ridwan mengungkapkan nenjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat berduyun-duyun untuk pulang ke kampung halamannya sebagaimana yang dilakukan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Per harinya, mencapai 500 TKI yang melintasi jalur perbatasan untuk mudik ke Kalimantan Barat (Kalbar).
“Mereka melewati jalur darat dengan menggunakan bus dari border perbatasan Entikong,” ujarnya, Selasa (30/6/2015).
Ridwan mengatakan, hal tersebut terjadi biasanya pada H-10 Idul Fitri, di mana para TKI asal Kalbar akan melalui perbatasan dengan 10 hingga 15 bus untuk mencapai kampung halamannya.
Menurut Ridwan, memang tidak semua TKI berasal dari Kalbar tetapi juga dari daerah lainnya. Sehingga tak sedikit dari mereka yang kembali melanjutkan perjalanannya ke daerah masing-masing melalui jalur laut maupun udara.
Untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik juga sudah disiapkan posko oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Entikong di kawasan perbatasan untuk beristirahat. Sementara titik daerah lainnya disiapkan pemerintah kabupaten/kota.
Posko tersebut, sambung mantan Karo Humas Kalbar ini, juga sebagai antisipasi Polisi Diraja Malaysia serta beberapa permasalahan di lapangan seperti pemalakan dan pungutan liar.
“Untuk laporan memang belum ada terhadap pemalakan dari negara luar, makanya kita antisipasi dengan membangun posko untuk kepulangan TKI ke Kalbar,” pungkasnya.*****
Website & Logo Maker