BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co – Politikus Golkar sempat bimbang usai pilpres. Kian ‘panas’ setelah jagonya kalah menurut rekapitulasi KPU. Isu munas dan pergantian kepempinan pun muncul.
Bahkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, DPP wajib menyelenggarakan rapat pimpinan nasional untuk mengevaluasi kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.
“Saya kira kalau dulu habis Pileg 9 April ditindaklanjuti dengan evaluasi dalam rapimnas, maka usai Pilpres, katakanlah semua sudah clear betul di MK dan sebagainya, maka DPP wajib menyelenggarakan rapimnas untuk evaluasi. Dan nanti kita lihat di situ perkembangannya,” papar Agung di Istana Negara, Senin (28/7/2014).
Berdasarkan AD/ART, munas digelar 5 tahun sekali. Paling dekat seharusnya digelar 2015. Namun sebagaimana pemerintahan, jika masa baktinya 5 tahun, maka awal Oktober, seharusnya munas digelar.
“Kalau ada yang berpandangan tahun depan, itu agak-agak kurang pahamlah aturan-aturan seperti itu,” jelas Menko Kesra ini.
Ketika ditanya apakah dirinya mau mencalonkan sebagai ketum, Agung menjawab diplomatis. Ia akan melihat situasinya. Menurut dia, yang terpenting munas terselenggara lebih dulu.
Kalau jadi ketum, apa Golkar akan tetap di pemerintahan? “Memang Pak Ical sendiri mengatakan arahnya adalah koalisi merah putih dan itu bisa diubah dengan perubahan kepemimpinan partai. Berarti tergantung kepemimpinan yang akan datang, hasil munas,” kata Agung.
“Semua berpendapat sebaiknya kita membangun negara ini lebih kondusif, menjaga stabilitas nasional, tanpa kehilangan daya kritis. Itu semua bisa saja dilakukan saat kita bergabung membantu pemerintah seperti sekarang,” tutup Agung.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, DPP wajib menyelenggarakan rapat pimpinan nasional untuk mengevaluasi kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.
“Seusai Pilpres, maka DPP wajib menyelenggarakan Rapimnas evaluasi,” kata Agung.
Dengan demikian, ujar dia, tidak perlu Munas Luar Biasa (Munaslub), karena Munas biasa dilakukan setiap 5 tahun sesuai dengan periode pemerintahan.
“Bila ada yang berpandangan Munas dilakukan pada tahun 2015 mendatang, maka dia agak kurang paham dengan aturan di Golkar,” ucap Agung.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyatakan, kepemimpinan Partai Golkar saat ini sangat layak untuk dievaluasi setelah mengalami banyak kegagalan.
“Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran,” kata Nusron.
Menurut dia, forum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh itu adalah Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
Apalagi, ia mengingatkan pengurus Partai Golkar saat ini adalah periode 2009-2014, bukan sampai tahun 2015.
Evaluasi itu, menurut dia, layak dilakukan, antara lain mengingat kegagalan yang dialami partai berlambang pohon beringin itu dalam Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden tahun 2014.
Nusron yang telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 menegaskan, “Golkar bukanlah milik elitenya saja.” (ai)
Website & Logo Maker