Politik

bidik.co —  Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memprotes keras pernyataaan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang dinilai mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum dan kubunya. Secara tidak langsung, Burhanuddin telah menuding KPU dan kubu Prabowo-Hatta akan melakukan kecurangan untuk mengubah hasil pemilu presiden. “Kata Burhan, kalau KPU real count tidak sesuai …

bidik.co —  Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto menegaskan kalau dirinya siap kalah dan bakal menghormati apapun putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 22 Juli mendatang. Baginya, putusan KPU adalah kehendak rakyat yang mesti dihormati. “Jika KPU sudah memutuskan kehendak rakyat, saya akan menghormati,” kata Prabowo seperti dikutip …

bidik.com — Calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinannya bisa memenangkan Pemilu Presiden dan mendapat mandat dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan hasil dari sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya. “Semua survei menunjukkan saya unggul dan saya yakin akan mendapat mandat dari rakyat Indonesia,” ujar Prabowo seperti dikutip …

bidik.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yakin benar dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Indikator menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen. Terlebih lagi, lanjut dia, banyak lembaga survei mainstream lain yang juga menunjukkan hasil serupa. “Kalau hasil hitungan …

bidik.co —Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI menyayangkan pernyataan lembaga survei yang menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika hasil resmi berbeda dengan hitung cepat. Sebab quick count hanya sebuah prediksi. “Menyalahkan KPU itu tidak tepat. Statemen itu maksudnya mungkin untuk menjaga proses dari kecurangan, tapi tidak tepat pernyataan tentang akan menggugat …

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengajukan uji materi atau judicial review atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, melihat ada kejanggalan dalam Pasal 84 UU MD3 itu. Pasal 84 ayat (1) berbunyi, pimpinan DPR RI …