BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib para pengungsi Rohingya. Fadli menyindir Presiden Joko Widodo yang saat jadi gubernur, begitu perhatian dengan monyet sehingga melarang topeng monyet di Jakarta.
“Dulu Pak Jokowi sama topeng monyet aja concern. Nah kalau ini (pengungsi rohingnya) manusia. Monyet kan enggak ada warga negaranya, ini ada. Orangutan aja kadang-kadang kita bantu untuk konservasinya, harimau juga,” cetus Fadli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).
Fadli meminta pemerintah mengedepankan kemanusiaan dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal terpenting yang harusnya segera dilakukan adalah penyelamatan.
“Harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik. Proses selanjutnya nanti kita atur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita harus bantu secara kemanusiaan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurut dia, sikap ini sejalan dengan keinginan para anggota DPR yang disampaikan dalam sidang paripurna. “Aspirasi dari kawan-kawan, ini harus diselamatkan dulu. Jadi kita minta pada TNI untuk mendahulukan penyelamatan. Jangan justru tindakannya menolak dan kemudian menyebabkan kematian,” ujarnya.
Fadli mengaku akan membawa isu ini saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di istana yang akan berlangsung siang ini.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq yang mengatakan, pemerintah jangan lepas tangan atas nasib pengungsi Rohingya yang terapung-apung di laut lepas. Meski Indonesia belum menandatangani konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi, bukan berarti pemerintah boleh menelantarkan manusia-manusia yang terancam jiwanya.
“Atas nama kemanusiaan, pemerintah harus bisa membantu mencarikan solusi. Hal yang bisa dilakukan misalnya dengan memberi bantuan darurat berupa logistik, kepada kapal-kapal pengungsi yang akan mendekati wilayah perairan Indonesia,” ujar Mahfudz dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2015).
“Hal itu sangat penting, sehingga mereka bisa meneruskan perjalanan ke negara tujuan, atau menyiapkan penampungan kepada mereka yang sudah bersandar di wilayah Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh,” katanya menambahkan.
Mahfudz mengatakan, walaupun sejumlah lembaga kemanusiaan sudah siap membantu pemerintah menangani ini, tapi setidaknya pemerintah juga harus berkoordinasi dengan UNHCR untuk menangani nasib para pengungsi tersebut. Pasalnya, politik diskriminatif yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Myanmar terhadap etnis Rohingya ini sudah menimbulkan dampak yang tidak sehat bagi negara-negara di kawasan.
“Indonesia bersama Malaysia dan Thailand, harus bicara dan menekan Myanmar guna menyelesaikan persoalan politik diskriminatif terhadap warga Rohingya, yang sudah berdampak kepada kawasan. Pejabat pemerintah seharusnya tidak keluarkan pernyataan yang bertabrakan dengan prinsip kemanusiaan,” ujar Mahfudz.
“Indonesia pernah bereaksi keras ketika pemerintah Australia menghalau kapal pengungsi dari wilayah perairan mereka, hingga masuk ke wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya. (*)
Website & Logo Maker