bidik.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan koalisi pendukung Prabowo Subianto akan tetap mempertahankan sistem pemilihan presiden secara langsung. Menurut dia, sejauh ini tidak ada usulan presiden akan dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurut Fadli, koalisi pro-Prabowo menghargai perubahan yang telah dilakukan sejak era reformasi. “Sebagai sebuah bangsa, kami menghargai perubahan untuk kemajuan. Prinsipnya, kami ingin demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang kebablasan,” katanya di Jakarta, Rabu, (8/10/2014).
Dengan adanya Koalisi Merah Putih di jajaran MPR dan DPR, menurut Fadli, kinerja pemerintahan harus ditingkatkan. Jokowi-JK, kata dia, perlu fokus pada janji politik dan ekonomi yang begitu banyak mereka ucapkan saat berkampanye.
“Kalau mereka bekerja fokus dan dipimpin profesional, sudah pasti kita akan dukung program-program yang pro rakyat. Tapi kalau merugikan ya tentu akan kita koreksi,” kata Wakil Ketua DPR itu.
Wacana amendemen yang mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara berembus setelah barisan Prabowo menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR. Dengan desain tersebut, presiden disebut tidak akan dipilih lagi secara langsung, melainkan lewat mekanisme pemilihan di MPR seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
Sinyal berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Menurut dia, MPR telah memiliki sejumlah kajian yang merekomendasikan amendemen konstitusi. Salah satunya menerapkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan. “Itu yang akan kami kaji,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, menyatakan proses impeachment atau penggulingan pemerintahan Jokowi-JK tidak mudah dilakukan. Sebab, dalam proses pemilihan pimpinan MPR, selisih angka yang diraih Koalisi Indonesia. Hebat dan Koalisi Merah Putih hanya selisih 17 suara.
“Itu menandakan bahwa terjadi perimbangan kekuatan. Kalau itu terjadi (perimbangan kekuatan), tentu kekhawatiran-kekhawatiran pemakzulan (impeachment) menurut saya suatu hal mustahil,” kata Irman.
Menurut Irman, majunya Oesman Sapta Odang dalam dua paket pimpinan MPR bisa mencairkan ketegangan antara dua koalisi. DPD, kata dia, akan berusaha menjembatani dua koalisi ini selama lima tahun ke depan.
“Saya melihatnya positif saja, tentu pengawasan lebih ketat. Nggak usah kita khawatirkan antara Senayan ini dengan Istana,” tegas dia. (if)