BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membuat pernyataan yang menuai kritik keras karena menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas. Partai Golkar turut menyesalkan komentar ‘blunder’ sekelas menko tersebut.
“Itu sangat kita sayangkan pernyataan seperti itu (menyebut) rakyat nggak jelas. Saya rasa yang hadir di KPK jelas. Ada tokoh dan mereka punya pengikut,” kata juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya di sela acara Golkar di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Tantowi menuturkan bukan kali ini saja Menko Tedjo membuat pernyataan yang kontraproduktif, sebelumnya terkait konflik Golkar juga Tedjo sempat mewanti-wanti pelaksanaan Munas di Bali. Namun nyatanya Munas kubu Ical itu berlangsung lancar dan aman.
“Memang publik punya catatan dengan pernyataan yang sering disampaikan Menkopolhukam. Nuansanya sering terburu-buru, tidak mengetahui permasalahan dan mengeneralisir. Itu bahaya,” ujar anggota komisi I DPR itu.
Tantowi lalu mempertanyakan pola koordinasi menteri dengan Presiden dengan isu ketegangan Polri dan KPK yang memanas. “Ini tugas besar Presiden bagaimana koordinasi dengan menteri di bawahnya, agar tidak kontraproduktif dan tidak bertentangan dengan presiden,” kritik Tantowi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menuding KPK telah melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan yang mendukung lembaga antikorupsi tersebut.
Menkopolhukam menilai petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar kesepakatan antara Kepolisian RI dan KPK di Istana Bogor pada Jumat, 23 Januari 2015.
Saat itu, kata Tedjo, Jokowi mengimbau agar kedua lembaga tetap menjernihkan suasana. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad hadir dalam pertemuan itu. “Tapi kelihatannya tidak ditaati. Sehingga, masih ada pergerakan dari KPK,” kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, (24/1/2015).
Tedjo juga menyebut dukungan pada KPK itu tidak jelas. Mulanya, ia menyatakan kekecewaannya pada pimpinan KPK yang dianggap memperkeruh suasana. Terutama, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang sudah menyudutkan Polri.
“Pernyataan yang menyudutkan tidak boleh. Jangan membakar massa, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang akan mendukung,” katanya.
Saat ini, perseteruan di antara KPK dan Polri makin meruncing usai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1). Atas penangkapan tersebut, ratusan rakyat datang dan menyampaikan dukungannya pada KPK. (*)
Website & Logo Maker