bidik.co – Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva berharap dua kubu yang berselisih di Dewan Perwakilan Rakyat duduk bersama menyelesaikan persoalan. “Perpecahan yang sekarang terjadi sangat tidak produktif dan memberi pelajaran yang tidak baik kepada rakyat,” ujar Hamdan, Ahad, (2/11/2014).
Menurut Hamdan, kedua kubu harus membuat komunikasi dan pembicaraan. “Akan sangat efektif kalau hal itu dilakukan oleh para ketua umum partai politik yang ada,” tuturnya.
Hamdan menilai kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat akhir-akhir ini menunjukkan hilangnya ciri demokrasi di Indonesia. Ciri demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila.
”Di dalam demokrasi Pancasila tidak didasari menang-menangan,” ujarnya.
Hamdan mengimbau para anggota parlemen duduk bersama, berkomunikasi, dan mencari solusi. Dengan begitu, kata Hamdan, tidak akan mungkin terjadi kekisruhan dan saling sapu bersih demi kemenangan suatu kubu semata. Artinya, semua masalah bisa diselesaikan dan tidak akan muncul pimpinan DPR tandingan. ”Duduklah bersama-sama, pasti masalah selesai,” kata Hamdan.
Sebelumnya, pada Rabu (29/10/2014), Koalisi Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan lantaran kecewa dengan sikap Koalisi Prabowo yang menguasai hampir seluruh alat kelengkapan DPR. Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat mengatakan pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ketika dihubungi pada Rabu, 29 Oktober lalu, menyatakan DPR sudah tidak dalam posisi didikotomikan antara Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi. Jokowi, ujar dia, telah menjadi presiden untuk rakyat Indonesia sejak dilantik. “Komunikasi politik antara Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa, Pak Aburizal Bakrie dengan Jokowi, Kalla, semuanya kan berjalan dengan baik, sehingga sekarang ini kami membangun sistem check and balancesyang lebih kuat,” katanya.
Sekarang ini, tutur Taufik, saatnya pemerintah dan DPR bekerja bersama, bukan berputar-putar pada masalah dikotomi dua kubu itu, sehingga rakyat yang dikorbankan. “Terus terang, kami optimistis karena komunikasi politik sudah berjalan relatif baik, sudah terbangun secara konstruktif antara pemerintah dan DPR, sudah tidak ada masalah lagi. Artinya, kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat,” ujarnya. (if)