Home / Politik / Hashim Akan Pakai Power untuk Hambat Jokowi

Hashim Akan Pakai Power untuk Hambat Jokowi

bidik.co – Secara beruntun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dikalahkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, hingga saat ini posisi telak 5-0 untuk KMP. Banyak yang menilai konstelasi politik yang dikuasai koalisi oposisi presiden terpilih Jokowi akan menghambat sang presiden saat memerintah.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pihaknya akan menggunakan daya upaya untuk menghambat perjalanan kepresidenan Jokowi.

“Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat,” kata Hashim Djojohadikusumo kepada Reuters di kantornya pada Selasa, seperti dilansir Rabu (8/9/2014).

Hashim menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.

Sekarang kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJ itu sudah ditangani Kejaksaan Agung. Sudah ada sedikitnya 2 mantan pejabat Pemprov DKI yang menjadi tersangka.

Kasus lainnya adalah penyimpangan dalam anggaran pendidikan saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Hashim juga berjanji akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif. Namun Hashim mengingatkan, bahwa ada harga yang harus dibayar Jokowi.

“Tujuan jangka panjang kami setidaknya untuk 5 tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif, konstruktif,” kata Hashim.

“Ya, Pak Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” imbuhnya.

Hashim melihat apa yang dicapai Jokowi ini adalah pengkhianatan pribadi. Padahal, saat berkampanye menjadi Gubernur DKI dulu, Hashim menjadi sponsor finansial utama kampanye Jokowi.

Saat itu, menurut Hashim, Jokowi berjanji dia akan mengabdi menjadi gubernur 5 tahun penuh. Namun ternyata Jokowi hanya menjadi gubernur selama dua tahun dan mencalonkan sebagai Presiden.

“Awalnya ada kesepakatan dan kami merasa bahwa dia tidak menepati kesepakatan itu, tidak hanya implisit tapi eksplisit. Kami kira ia secara politis ambil untung,” ujar penggerak Koalisi Merah Putih (KMP) ini.

Menurut Hashim menjadi kekagetan banyak pengamat, karena KMP menang telak dalam menggolkan Tatib DPR, UU MD3, UU Pilkada, pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR dibanding koalisi yang mendukung Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Apa yang mengagetkan pengamat adalah betapa kompaknya Koalisi Merah Putih ini,” imbuh Hashim.

Ditambahkan dia, Prabowo yang sedikit membuat pernyataan publik sejak kalah Pilpres 9 Juli lalu, aktif terlibat membangun koalisi dan diakui kepemimpinannya. Oposisi yang akan dibentuk, imbuhnya, tidak akan ‘antagonis’ atau selalu berseberangan, namun dia meramalkan situasi mirip dengan Amerika Serikat ketika kubu Partai Republik yang menguasai mayoritas di DPR bisa menghambat agenda Presiden Obama.

“Prabowo dan pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif. Kami akan mampu mengendalikan agenda legislatif,” tuturnya.

Selanjutnya Hashim mengatakan, koalisinya memenangkan pemimpin DPR dan MPR, memiliki kewenangan untuk mengadakan investigasi kegiatan Jokowi dan para pembantunya. Koalisinya juga akan memiliki kekuatan untuk melakukan veto pada lebih dari 100 jabatan institusi publik, termasuk Kapolri, Panglima TNI, anggota MA dan MK.

“Itu memberikan kami banyak suara siapa saja orang-orang yang akan menjabat,” imbuhnya.

Hashim mengatakan, setelah Pilpres, dirinya dan Prabowo merasa kecewa karena dikhianati berbagai banyak orang. Namun, dirinya kini bisa lega.

“Saya tidak dalam mood yang baik untuk sementara, begitu juga saudara saya. Kami merasa bahwa kami dicurangi berbagai kekuatan. Tapi, oke, kalau begitu peraturan permainannya. Dan kami menerimanya,” jelas dia.

Sekarang, Hashim merasa pihaknya yang menang. “Saya menikmati, karena kami menang,” tuturnya.

Berkaitan dengan Pemilu 2019 Hashim mengatakan Prabowo yang saat ini akan beranjak usia ke-63 tahun pekan depan, menurutnya masih cukup kuat bertanding di Pilpres 2019 nanti.

“Dia masih cukup muda untuk melakukan berbagai banyak hal,” tandas Hashim. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.