Home / Politik / Ical Minta Konflik KPK vs Polri Dapat Diselesaikan Sendiri

Ical Minta Konflik KPK vs Polri Dapat Diselesaikan Sendiri

bidik.co — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menanggapi santai ketegangan antara Polri dengan KPK menyusul penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Aburizal berharap masalah itu dapat diselesaikan masing-masing institusi.

“Dua-duanya adalah institusi penegak hukum, biarlah mereka menyelesaikan sendiri-sendiri,” kata Aburizal Bakrie di sela acara DPP Golkar dan DPD membahas Perpu di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Politisi yang akrab disapa Ical tak berkomentar lebih jauh soal ketegangan Polri dan KPK, termasuk reaksi publik yang luas mendukung KPK. Ical melihat tak ada upaya pelemahan KPK seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

‎”Saya kira sama saja, kalau kita lihat duanya penegak hukum. Nggak ada (pelemahan KPK -red),” ucap Ical.

Sebagaimana diketahui, penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri menuai reaksi luas dari masyarakat yang menganggap hal itu sebagai upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Suara di lini masa hingga gerakan di jalan bergulir mendesak Presiden Jokowi tegas membela KPK.

Sementara sebelumnya Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan polemik yang terjadi antara instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak besar pada aspek psikologi sosial dalam masyarakat.

“Dampaknya sangat besar bisa memunculkan psikologi sosial dalam masyarakat sehingga akan banyak gerakan-gerakan baru atau kelompok baru yang bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap penegak keadilan di negara ini,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Menurutnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri-KPK mempunyai beberapa kesalahan dalam menerapkan tugasnya. “Kesalahannya ada pada momentumnya, sangat kontroversial,” ujarnya.

Dia berpendapat, pada saat melaksanakan tugas dan proses hukum, Polri dan KPK tidaklah salah. Namun, pemilihan waktu dalam menangkap tersangka, perlu lebih dicermati lagi agar tidak menimbulkan permasalahan.

“Akan banyak spekulasi opini publik yang berkembang dalam masyarakat, karena momentumnya terkesan disengaja untuk membuat suasana lebih rumit,” tuturnya.

Emrus mencontohkan, KPK mengumumkan status tersangka Komjen Budi Gunawan ketika sedang proses persetujuan oleh DPR menjadi calon Kapolri, kemudian Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika KPK sedang diserang isu lobi politik.

“Sama-sama penegak keadilan di Indonesia, tapi malah terkesan sama-sama saling melemahkan, ini tidak baik bagi kepercayaan masyarakat,” tuturnya.

Ke depannya, sebaiknya perlu diperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar dibelakangnya. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.