BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Pengamat politik Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menilai, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif.
“Kegagalan KIH dalam kasus RUU Pilkada, MD3, dan pimpinan DPR adalah indikator kegagalan lobi dan komunikasi KIH, khususnya PDIP ditentukan oleh Megawati yang komunikasi politiknya cenderung eksklusif,” katanya, Kamis (2/3/2014).
Menurut Bakir, dalam sistem kepartaian yang cenderung paternalistik memang peran ketua umum sangat menentukan. Sehingga tidak heran, jika Megawati memiliki peran penting kendati PDIP memiliki suara tetinggi.
Namun, hal itu kata dia, bukan berarti membuat partai ini tidak proaktif dalam membangun komunikasi politik.
“Seharusnya tetap proaktif untuk membangun komunikasi. Kekakuan komunikasi PDIP telah mengantarkan PDIP tak beranjak dari kegagalannya sebagaimana pada pemilu 1999,” ulasnya.
Bakir pun tidak memungkiri kalau kegagalan PDIP bersama koalisinya, PKB, NasDem, dan Hanura terutama dalam pembahasan RUU Pilkada disebabkan oleh kekakuan Mega dalam membangun berkomunikasi dan lobi KIH.
Di mana, KIH gagal mengusung Pilkada langsung namun sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil membawa pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada melalui DPRD.
“Seandainya ada komunikasi Mega dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Mega dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi,” jelasnya.
Kendati demikian, Bakir melihat komposisi antara KIH dan KMP di parlemen dan pemerintan akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi legislatif-eksekutif akan dinamis. “Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif,” pungkasnya.
Sementara itu Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengungkapkan, figur sentral Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni Megawati Soekarnoputri dituding sebagai biang keladi keoknya koalisi partai pendukung Jokowi saat beradu dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan.
“Megawati Soekarnoputri baik sebagai Ketua Umum PDIP maupun sebagai Ketua Koalisi Indonesia Hebat harus bertanggungjawab atas seluruh kegagalan dalam mengamankan hasil pemilu legislatif dan pilpres 2014-2019,” tegasnya, Kamis (2/10/2014).
TPDI menyebut, kegagalan Koalisi pendukung Jokowi-JK terbukti dari kalahnya koalisi itu saat menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat melalui proses legislasi Undang-Undang MD3, kemudian UU Pilkada yang diubah menjadi Pilkada melalui DPRD dan kemudian kalah lagi pada perebutan kursi pimpinan DPR RI yang kini dikuasi koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut Petrus, kegagalan koalisi pendukung Jokowi-JK ini semata-mata karena sikap Megawati Soekarnoputri yang feodal dan eksklusif. Sehingga tidak mampu membangun koalisi dengan partai lain untuk menyelamatkan demokrasi yang kini mulai dikuasai kelompok lawan politiknya.
Seandainya Megawati mampu berkomunikasi secara baik dengan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, maka sudah dapat dipastikan dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat akan bisa memenangi pertarungan di parlemen. “Tapi ternyata Megawati memilih kaku sehingga Partai Demokrat memilih bergabung ke Koalisi Merah Putih,” lanjut Petrus.
Dengan kemenangan koalisi pendukung Prabowo ini, TPDI memprediksi, segala upaya besar yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat akan menjadi sia-sia karena faktor Megawati yang terlalu sentralistik dan kaku.
Atas dasar itu, TPDI mendesak Megawati untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk terus memimpin PDIP dan memimpin Koalisi Indonesia Hebat karena realitas politik terkini sudah tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan Megawati.
Sementara itu, politisi PDIP Pramono Anung menyatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri hingga Kamis (2/10/2014) belum terealisasi.
Menurutnya pertemuan ini bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat mau bertemu dengan keempat perwakilan dari Megawati. Adapun keempat utusan Megawati tersebut adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Puan Maharani. Rencananya pertemuan tersebut akan membicarakan perihal pimpinan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat beserta kelengkapan MPR lainnya.
“Hingga tadi malam keempat tokoh tersebut belum bisa menemui Pak SBY, padahal Demokrat selalu menyampaikan bahwa SBY ingin bertemu dengan Ibu Mega,”ujar Pramono di Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). (if)
Website & Logo Maker