bidik.co — Tidak benar bila disebutkan suara Golkar menurun di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Di bawah Ketua Umum Aburizal, Golkar sukses dan suara Golkar melonjak signifikan pada Pemilu 2014.
Demikian disampaikan Wasekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa. Kata Lalu Mara, suara Golkar pada Pemilu 2009 adalah 15.037.757 atau setara dengan 14,45 persen. Sedangkan pada 2014 menjadi 18.432.312 atau sekitar 14,75 persen.
“Suara naik tiga juta. Hanya, Golkar tak diuntungkan sistem, sehingga kursi di DPR turun dari 106 menjadi 91 kursi,” kata Lalu Mara, Minggu (16/11/2014).
Lalu Mara pun menegaskan, bila ada kader yang menentang pencalonan Aburizal kembali sebagai kandidat ketua umum pada Musyawarah Nasional Golkar Januari 2015 itu berarti melanggar hak asasi manusia.
Secara pribadi, Aburizal Bakrie tidak mencalonkan diri lagi untuk menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar mendatang. Namun demikian, banyak pengurus Partai Golkar di berbagai daerah yang meminta ARB untuk melanjutkan kembali.
“Beliau meresponnya dengan mengucapkan terimakasih atas apresiasinya,” demikian Lalu Mara.
Sebelumnya Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) disebut akan mencalonkan dirinya kembali untuk maju sebagai ketum Golkar periode berikutnya. Namun karena dianggap gagal memimpin Golkar, Ical diminta tidak mencalonkan diri lagi.
“Meski tidak ada larangan kepada ARB untuk maju kembali, namun setidaknya kegagalan total kepemimpinan ARB penting menjadi catatan,” ujar politikus muda Golkar, Andi Sinulingga, Rabu (12/11/2014).
Ical dinilai juga gagal menjalankan hasil munas VIII di Riau. Hasil munas itu adalah catur sukses Partai Golkar.
“Yaitu, konsolidasi organisasi, kaderisasi, sukses pileg dan sukses pilpres),” tambahnya.
Menurut Andi, pada prinsipnya, tidak ada larangan buat Ical untuk maju kembali sebagai ketum Golkar. Namun dengan melihat kegagalan Ical tersebut maka sebaiknya Ical bertanggung jawab melaksanakan munas secara fair dan demokratis.
“Seperti tradisi yang mengakar di Golkar selama ini,” terangnya.
Proses pelaksanaan munas haruslah berlangsung dengan baik dan terbuka,dan tidak sembunyi-sembunyi. DPP Golkar harus segera melakukan pleno untuk menetapkan kepanitiaan munas, waktu, tempat dan materi-materi yang akan di putuskan di munas. (*)