Home / Politik / Perbaiki Stabilitas Ekonomi Makro dan Politik, Jokowi Perlu Menteri yang Bisa Langsung Kerja

Perbaiki Stabilitas Ekonomi Makro dan Politik, Jokowi Perlu Menteri yang Bisa Langsung Kerja

bidik.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah dilantik. Tugas selanjutnya adalah membentuk kabinet yang kuat, salah satunya tim ekonomi.

Sejumlah nama dikabarkan akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Nama-nama yang terkait dengan ekonomi antara lain adalah Darmin Nasution (eks Gubernur Bank Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Direktur Pelaksana Bank Dunia/mantan Menteri Keuangan), RJ Lino (Direktur Utama PT Pelindo II), Ignasius Jonan (Dirut PT KAI), Rusdi Kirana (pendiri Lion Group), Jhonny Darmawan (eks Presiden Direktur Toyota Astra Motor), dan Sudhamek AWS (CEO Garuda Food).

Juniman, Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII), menilai nama-nama tersebut sudah cukup baik. Mereka sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing.

“Jokowi-JK butuh menteri yang bisa langsung bekerja, sudah berpengalaman. Kabinet memang harus bisa langsung kerja, kita sudah tidak ada waktu,” katanya saat berbincang dengan detikFinance, Selasa (21/10/2014).

Pasalnya, lanjut Juniman, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Sejak meraih pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah krisis 1997-1998 yaitu 6,5% pada 2011, Indonesia mengalami perlambatan.

“Pelantikan Pak Jokowi-JK sudah memberikan momentum positif. Ini harus bisa dimanfaatkan, ambil momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Syukur-syukur target pertumbuhan ekonomi 7% bisa cepat tercapai,” jelasnya.

Sementara itu Anggota Komite Ekonomi Nasioal (KEN) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah yang baru harus mampu memperbaiki stabilitas ekonomi makro dan politik.

“Stabilitas ekonomi makro, politik, pertumbuhan ekonomi, proses demokrasi, proses desentralisasi, kalau dilihat good goverment ke depan, yang ditingkatkan daya saing, kalau enggak ditingkatkan kita enggak akan bisa menarik investasi masuk untuk ekonomi kita berkembang,” ungkap Sandi di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Selain itu, pemerintahan baru harus bisa memperbaiki infrastruktur yang masih tersendat.

“PR-nya infrastruktur, beberapa reformasi struktural, reformasi birokrasi yang masih tersendat,” lanjutnya.

Meskipun begitu dirinya yakin bahwa pemerintah baru bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

“Tapi saya yakin lima tahun ke depan pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Banyak potensi yang bisa dikerjakan tapi belum dikerjakan, misal Pembangunan jalan, listrik, yang jadi kendala kan lahan,” tegasnya. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.