bidik.co – Di tengah perpecahan yang tengah melanda internal partai, PPP kubu Romahurmuziy akan menggelar Muktamar VIII di Surabaya hari ini. Salah satu agenda di Muktamar ini adalah pemilihan ketua umum yang baru untuk menggantikan Suryadharma Ali.
Muktamar akan dibuka di Empire Palace Hotel, Surabaya, Rabu (15/10/2014) pukul 14.00 WIB dan berlangsung hingga Sabtu (18/10/2014). Rangkaian acara pembukaan rencananya akan diisi dengan pidato Ketum Suryadharma Ali, meski hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak SDA.
“Kita berharap beliau hadir. Surat undangan dan surat permintaan menyampaikan pidato sudah disampaikan,” kata Waketum PPP Emron Pangkapi.
Acara pembukaan juga akan diisi dengan pemutaran video pesan dari tokoh senior PPP, Hamzah Haz yang berhalangan hadir karena sakit. Muktamar kemudian dilanjutkan dengan sejumlah agenda, di antaranya pembahasan laporan pertanggungjawaban dari DPP kepengurusan SDA yang dilanjutkan dengan pandangan dari DPW-DPW seluruh Indonesia.
“Muktamar ini akan menghasilkan nama ketum baru dan DPP baru,” ucap Emron.
Keabsahan Muktamar ini sempat dipersoalkan oleh PPP kubu SDA. Suryadharma awalnya berencana menggelar Muktamar pada 23-26 Oktober 2016. Rencana itu dievaluasi lagi setelah Mahkamah partai memerintahkan kedua kubu islah, baru menggelar Muktamar.
Meski begitu, kubu Romi tetap maju terus pantang mundur dalam menggelar muktamar. Mereka pun yakin bahwa muktamar ini sah dan hasilnya bisa diterima semua pihak. Emron mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada konfirmasi kehadiran 846 muktamirin dari total 1135.
“Hasilnya tidak mungkin ditolak karena muktamar pemegang kekuasaan tertinggi partai dan manakala dihadiri setengah dari DPW dan DPC,” ujarnya.
Sementara itu PPP kubu SDA pun bereaksi keras dengan menyatakan muktamar itu ilegal.
“Penanggung jawab muktamar sesuai AD ART adalah Pak Suryadharma Ali. Tanpa izin beliau tentu ilegal. Kalau semua mengizinkan saja, nanti adanya ya muktamar yang ilegal, memecah belah PPP,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah, Rabu (15/10/2014).
Kubu SDA awalnya juga berencana menggelar Muktamar pada 23-26 Oktober 2016. Rencana itu dievaluasi lagi setelah Mahkamah partai memerintahkan kedua kubu islah, baru menggelar Muktamar.
“Pak Suryadharma patuh dengan putusan mahkamah partai, semua kegiatan distop dulu. Kita hormati mahkamah partai. Ya otomatis yang menyelenggarakan muktamar berarti tidak patuh keputusan mahkamah partai. Itu ilegal dan tidak menghormati,” ucapnya.
SDA sendiri diundang untuk menghadiri muktamar di Surabaya. Apakah mantan Menag itu akan menghadirinya?
“Bagaimana mau menghadiri? Itu kan ilegal,” tegas Dimyati. (ai)