bidik.co — Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan bahwa
PPP sejak Januari 2012 sudah mengeluarkan sikap resmi yang setuju pilkada lewat DPRD.
“Kalau yang diusulkan PPP sejak Januari 2012. Kami konsisten. Tidak ada urusan dengan Koalisi Merah Putih. Dulu (2012) belum ada Prabowo dan Jokowi,” kata Romi, sapaan Romahurmuzy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Berkaitan dengan isu adanya tawaran Jokowi-JK kepada PPP agar melupakan pilkada tak langsung, dia menepisnya. Dia mengatakan jika pihaknya siap konsisten dengan kebijakan partai.
“Enggak, enggak ada itu. Ini murni konsistensi PPP,” ujarnya.
Romi pun menyatakan kalau Koalisi Merah Putih tidak masalah bila RUU Pilkada ini nanti digugat dan di bawa ke Mahkamah Konstitusi. “Boleh, bukan siap enggak siap. Undang-Undang itu begitu diputuskan harus terbuka termasuk terbuka dengan gugatan,” katanya.
Selanjutnya Ketua Komisi IV DPR ini mengimbau agar pemerintah tidak usah bingung menyatakan sikap resmi soal RUU Pilkada. Menurut dia, pemerintah harus melihat suara mayoritas fraksi di DPR yang setuju pilkada lewat DPRD.
“Sebenarnya enggak perlu bingung, kan memang fraksi-fraksi di DPR mayoritas sudah menunjukkan kepala daerah secara tidak langsung. Dan, perlu saya jelaskan, ini bukan soal perampokan atau pengkhianatan terhadap suara rakyat seperti yang dituduhkan beberapa kalangan,” ujar politikus PPP ini.
Romi juga mengingatkan jika pilpres dilakukan langsung maka pilkada dilakukan secara demokratis tanpa perincian yang spesifik. (ai)