Home / Politik / SBY: Pemerintahan Transisi Jokowi Tak Etis

SBY: Pemerintahan Transisi Jokowi Tak Etis

bidik.co — Rumah Transisi, yang menjadi tempat Jokowi-JK mempersiapkan dan menggodok kabinet dan kerja pemerintahan 2014-2019, dianggap oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai langkah yang kurang etis.

Presiden beralasan, saat ini gugatan hasil Pilpres 2014 oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, baru mulai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rasanya tidak baik dan tidak etis, ketika Mahkamah Konstitusi tengah bersidang, belum mengambil keputusan apapun, lantas saya misalnya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta bersama-sama merencanakan masa transisi ini,” kata Presiden SBY, dalam wawancara seperti diunggah dalam youtube berjudul “Apa tanggapan Presiden SBY terhadap proses Transisi Capres Terpilih”, yang dilansir di akun twitter @SBYudhoyono, Jumat (8/8/2014).

Presiden mengakui, bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU, memang membutuhkan waktu yang terkadang tidak cukup untuk menyusun kabinet.

Presiden menceritakan, saat dirinya dinyatakan menang oleh KPU pada 2004 lalu, waktu untuk menyusun kabinet memang sangat singkat.

“Saya bisa mengerti sebelumnya. Setelah bertugas, tentu akan langsung menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan,” kata Presiden SBY.

Sementara itu Deputi Kantor Transisi, Anies Baswedan, menilai pembentukan Kantor Transisi presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla mengklaim sebagai bentuk tanggungjawab atas hasil Pemilu Presiden 2014.

Presiden terpilih dan wakilnya, menurut Anies, berhak mengantisipasi dan merencanakan beban pekerjaan mendatang.

“Pak Jokowi perlu mengantisipasi dan yang dikerjakan adalah persiapan, jadi apapun nanti hasilnya persiapan itu harus jalan dan bebannya akan besar. Karena itu, sikap bertanggung jawab adalah dengan mengantisipasi, jangankan sekarang di masa kampanye saja merencanakan apa yang harus dikerjakan boleh, apalagi sekarang,” kata Anies Baswedan di Kantor Transisi, (8/8/2014).

Anies mengaku saat ini belum ada komunikasi resmi dengan pemerintahan SBY. Pasangan presiden terpilih Jokowi-JK bahkan akan menunggu putusan sengketa Pilpres oleh MK. Anies berharap, nantinya komunikasi dengan pemerintahan SBY akan memuluskan proses transisi, salah satunya terkait APBN 2015.

Dia menambahkan kesediaan SBY untuk berkomunikasi merupakan bentuk sikap kenegarawanan. “Ada ruangan diberikan pemerintah sekarang pada pemerintah yang baru, dan ini juga merupakan salah satu sikap kenegarawanan yang kita harapkan akan muncul dari pemerintahan sekarang. Ini persoalan struktural, jadi mudah-mudahan bagian dari pelajaran, justru transisi sekarang ini menjadi penting, transisi masuk ke pemerintahan dan transisi keluar dari pemerintahan, itu sesuatu yang baru untuk Indonesia,” tandas Anies.

Rumah Transisi Jokowi-JK diketuai oleh Kepala Staf Kantor Transisi, Rini Mariani Soemarno. Anggota-anggota yang ditunjuk yakni Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Ketua DPP NasDem Akbar Faisal, Wasekjen PDIP Hasto Kristanto. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.