bidik.co — KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Untuk itu, Jokowi harus mendengarkan informasi tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.
“Bebas dari korupsi dan kabinet bersih itu harus menjadi dasar pemerintahan bersih di kantor kepresidenan dan kabinet. Dan untuk mendapatkan itu, Jokowi harus mendengarkan segala informasi berharga dari KPK dan PPATK dikarenakan mereka memiliki informasi yang menjadi dasar utama pemerintahan bersih,” ujar Pengamat Politik dari UGM Ari Dwipayana, Rabu (22/10/2014).
Pemerintahan Presiden Jokowi harus memiliki kredibilitas yang baik. Jika kredibilitas tercoreng karena tersandung masalah hukum, pemerintahan baru tersebut akan sulit perjuangkan kesejahteraan dan kebaikan negeri.
“Kalau dalam prosesnya ada menteri yang menghadapi persoalan hukum itu akan menurunkan kredibilitas legitimasi pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak kredibel lagi maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru itu akan berkurang,” ujar Ari.
Untuk itu, sangat baik memang dalam prosesnya Jokowi-JK memperhatikan informasi dari KPK. Dan benar-benar mencari calon menteri yang bisa berjuang bersama 5 tahun kedepan.
“Secara normatif UU memberikan waktu 14 hari untuk Jokowi menentukan kabinet menterinya. Dan itu merupakan waktu yang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengklarifikasi para menteri,” tutup Ari.
Sebelumnya, KPK telah menandai nama-nama menteri Presiden Joko Widodo yang telah ditelusuri rekam jejaknya. Sebagian dari 43 nama menteri yang diajukan diberi warna merah karena dianggap kemungkinan besar akan jadi tersangka di KPK.
“Ya pokoknya kalau yang potential suspect kita anggap merah lah,” kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Selasa (21/10/2014).
Saat ditanya soal siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka, Zul tak mau menjawab. Menurutnya, proses di KPK masih berjalan sehingga Zul tak bisa menyebut nama.
“Ya kita lihat nanti. Ini masih tertutup, saya nggak mau fokus kepada orang per orang,” jelasnya.
Ternyata, dalam penelusuran rekam jejak calon menteri, Senin (20/10/2014), pimpinan juga melibatkan para penyelidik. Para penyelidik dilibatkan karena ada beberapa nama yang disinyalir bisa terlibat dalam kasus yang tengah berada di tahap penyelidikan.
“Kalau ada potensial suspect ya mereka (penyelidik) masuk. Kalau yang begitu (potensial suspect) kan diberi warna merah,” tutur Zul.
Zul berharap, Jokowi tidak memilih nama-nama calon menteri yang telah diberi warna merah. Karena, bisa jadi menteri-menteri yang telah ditandai warna merah itu akan segera ‘akrab’ dengan KPK.
“Kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” tegas Zul.
Nama-nama sejumlah kandidat menteri yang telah beredar, yaitu:
– Sri Mulyani
– Eva Sundari
– Anies Baswedan
– Muhaimin Iskandar
– Komjen Pol Budi Gunawan
– Hamid Awaluddin
– Irjen Pol Syafrudin
– Tjahjo Kumolo
– Pramono Anung
– Puan Maharani
– Yunus Husein
– Hasto Krisyanto
– Mas Achmad Santosa
– Darmin Nasution
– RJ Lino
– Dr. Anwar
– Ignasius Jonan
– Luhut Panjaitan
– Yuddy Chrisnandi
– Marwan Jafar
– Rusdi Kirana
– Jimly Asshiddiqie
– Pratikno
– Ferry Mursyidan Baldan
– Jhonny Darmawan
– Sudhamek
– Siti Nurbaya
– Wiranto
– M Yusuf
(ai)