Home / Politik / Soal PKB Usul 10 Nama untuk Menteri, JK: Kita yang Atur

Soal PKB Usul 10 Nama untuk Menteri, JK: Kita yang Atur

Bidik.co — Komitmen pasangan capres-cawapres terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla mewujudkan kabinet profesional terancam tak terwujud. Partai politik pengusung mereka kini mulai menagih jatah kursi menteri.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut mengusung pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 telah mengusulkan 10 nama untuk didudukkan di kabinet capres dan cawapres terpilih itu. PKB bahkan terang-terangan mengingatkan pemenang Pilpres 2014 itu bahwa kursi menteri agama (menag) adalah jatah PKB.

“Biarkan Pak Jokowi-JK memformulasikan timnya, jangan kita ganggu karena adanya keinginan kelompok atau perorangan.”

Adalah politikus PKB Ali Maschan Moesa yang mengingatkan adanya pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada awal jalinan koalisi ihwal kursi menag itu. “Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU-lah,” kata Ali Maschan melalui telepon, Jumat (1/8/2014).

Sementara itu menanggapi usulan PKB, JK mengatakan usulan itu tidak dilarang, namun keputusan terakhir berada di tangan Jokowi-JK. “Ya boleh-boleh saja, tapi kami yang atur berapa,” demikian tanggapan JK seusai Salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2014).

JK menyatakan para ketua umum partai koalisi tidak mesti jadi menteri. JK memastikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Megawati tak akan menjadi menteri. “PDIP kan memang tidak, Nasdem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif,” kata JK.

Lalu bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? “PKB, tidak tahu,” jawabnya.

Bagaimana pula dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto? “Hanura saya belum tahu juga,” lanjut JK.

Soal kabinet, JK mengaku belum membicarakannya dengan Jokowi. “Itu juga belum dibicarakan resmi oleh saya dan Pak Jokowi. Itu baru wacana-wacana,” kata JK. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Nuroji: Pilkada Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Bidik.co— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal digelar pada November 2024. Pilkada yang terdiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.