BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbelah. Sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahkan menolak rencana kenaikan tersebut.
Sebut saja salah satunya Rieke Diah Pitaloka yang membawa gerbong kaum buruh. Mereka ramai-ramai menolak kenaikan harga BBM lantaran akan berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Donni Edwin mengatakan, Jokowi akan menjadi bulan-bulanan lawan politiknya dalam isu BBM ini. Apalagi parlemen dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP) pasti menjadikan isu ini sebagai amunisi politik.
“Kasus yang ringan saja seperti pencemaran nama baik M Arsyad (MA) kemarin sudah jadi komoditas politik, apalagi BBM pasti jadi amunisi menyerang kepentingan politik,” katanya, Rabu (5/11/2014) malam.
Namun, Donni meyakini bahwa pada akhirnya PDIP akan bermuara mendukung keputusan Jokowi. Tak hanya PDIP, kata dia, partai koalisi juga pasti akan ikut mendukung secara konsisten.
“Mau enggak mau PDIP pasti akan satu suara pada akhirnya jika Jokowi nanti diserang, partai koalisi juga pasti akan konsisten,” tandasnya.
Sementara Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta politisi PDI Perjuangan tidak berpura-pura menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Ruhut, suka tidak suka, rencana tidak populer itu harus didukung oleh PDI-P.
“Aku lihat sekarang PDI-P bagaikan simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati,” kata Ruhut di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Ruhut menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat solid mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Bagi Ruhut, soliditas dukungan dari partai pendukung akan membantu pemerintah menyukseskan program selama masih berorientasi untuk kebaikan masyarakat.
“Tidak usahlah PDI-P main sinetron tidak mendukung kenaikan (harga) BBM. Rakyat sudah cerdas, sudah tidak eranya lagi pencitraan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.
Menurut JK, sapaan Kalla, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu adalah KIS dan KIP. (if)
Website & Logo Maker