BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berinisiatif menjadi fasilitator untuk mendamaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Tapi Ahok berkukuh menolak mediasi karena tak rela bila anggaran siluman Rp 12,1 triliun masuk APBD 2015.
“Saya sudah ngomong ke Pak Jokowi semalam, beliau telepon saya, mau mediasi gimana? Saya tidak mungkin terima Rp 12,1 triliun dalam APBD. Sekarang repotnya DPRD nggak bisa mundur juga,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
Bagi Ahok tidak mungkin lagi berdamai dengan dewan Kebon Sirih. Sebab jika salah satu mengalah, maka satu dokumen dari dua versi APBD yang dinyatakan benar alias sah.
“Kalau dia menerima APBD versi saya berarti dia mengakui versi dia salah. Jadi bagaimana bisa damai, mau nggak DPRD ngalah mengatakan yang saya yang bener, nggak mau kan,” lanjutnya.
“Mau nggak saya terima yang itu yang benar saya juga nggak mau dong Rp 12,1 triliun. Nanti disilpakan saja lah, gila lo. Belum diketok palu sudah disilpakan Rp 12,1 triliun,” sambung Ahok kesal.
Dia berharap Mendagri Tjahjo Kumolo dapat memilih satu diantara dua dokumen RAPBD. Sebab, berbagai proyek pembangunan sudah menanti di depan mata.
“Mediasi Mendagri sederhana, barang sudah masuk ke Mendagri. Mendagri tinggal lihat saja mana yang lebih masuk akal. Kalau punya kami yang masuk akal dia kirim surat. Kalau mediasi, mediasi apa sama DPRD nggak bisa ketemu,” jelasnya.
“Sudah saya jamin DKI kita jalani terus pelayanan pada masyarakat. Rumah sakit semua. Cuma kita nggak bisa renovasi sekolah saja karena tidak dianggarkan. Nggak apa-apa kita bertahap saja,” tutup Ahok.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo memfasilitasi mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Mediasi ini diharapkan bisa menemukan solusi terkait kisruh APBD DKI 2015. Menurut Hasto, masyarakat akan menjadi korban jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.
“Apa pun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban. Semua pihak harus duduk bersama, dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Hasto, dalam pernyataan tertulis, Senin (2/3/2015) malam.
Hasto menyatakan, DPP PDI-P menginstruksikan Fraksi PDI-P DPRD DKI untuk menjadi pelopor dalam mediasi tersebut. Ia mendorong agar penyusunan APBD dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan di Ibu Kota, seperti kemacetan, rehabilitasi permukiman kumuh, mengatasi banjir, dan meningkatkan layanan masyarakat.
Hasto menekankan pentingnya rasa percaya antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI dalam penyusunan APBD. Bagaimana pun, kata Hasto, penyusunan APBD harus dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif yang memiliki hak budgeting.
“Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. PDI-P tidak mentolerir penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasto.
Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015. (*)
Website & Logo Maker