Home / Politik / Amir Syamsuddin: Demokrat Siap Kerjasama Tanpa Kursi Menteri

Amir Syamsuddin: Demokrat Siap Kerjasama Tanpa Kursi Menteri

Bidik.co — Pujian terhadap presiden terpilih hasil rekapitulasi KPU, Joko Widodo terlontara dari mulut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Ia memuji komitmen Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan membentuk kabinet profesional tanpa tersandera bagi-bagi kursi menteri dari parpol.

Menurutnya, kabinet profesional berdasarkan kompetensi diyakini dapat mempercepat program pemerintahan baru.

“Jokowi telah menekankan dia akan sangat memperhatikan meritokrasi. Beliau itu sangat memperhatikan profesional, dan saya kira itu bagus. Kalau itu menjadi awal ke depan seperti itu caranya merekrut pembantu-pembantunya, saya pikir Indonesia akan lebih baik,” kata Amir Syamsuddin di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/8/2014).

Menurut Amir, partainya akan menyesuaikan diri dengan kepemimpinan presiden terpilih. “Dengan catatan dalam hal menyesuaikan diri, Demokrat tidak perlu membebani presiden terpilih dengan syarat ini dan itu karena kerjasama itu tidak identik dengan bagi-bagi kursi,” tegasnya.

Kerjasama yang dimaksud adalah memperjuangkan program kerakyatan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya ulangi lagi, kerjasama kita di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tidak identik dengan bagi-bagi kursi,” imbuhnya.

Amir menyebut partainya akan mendukung presiden terpilih yang memimpin pemerintahan baru. Namun posisi Demokrat saat ini masih netral hingga diputuskannya gugatan yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).

“Demokrat akan selalu mendukung presiden terpilih manapun yang ditetapkan secara sah menurut konstitusi kita,” ujarnya.

Demokrat saat ini menurut Amir masih mengambil sikap netral meskipun secara organisasi kepartaian mendukung koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Posisi netral ini diambil karena Susilo Bambang Yudhoyoni sebagai Ketum Demokrat menjabat sebagai presiden.

“Ketum itu masih tetap menekankan posisi netral untuk menjaga keteduhan situasi. Tetapi manakala dengan adanya penetapan KPU nanti, dengan adanya putusan MK itulah nanti ‎yang akan menjadi menjadi penjuru daripada Demokrat,” sambung dia. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.