Bidik.co – KPK menunggu data dan informasi dari Australia untuk menindaklanjuti dugaan korupsi pencetakan uang rupiah pada 1999.
Hal itu merupakan bentuk kesiapan KPK merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bekerja sama dengan Australia.
“Siap dan menyiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangannya, Jumat (1/08/2014).
Bambang berjanji, KPK tidak akan melihat siapa pun yang terlibat dalam menindaklanjuti kasus yang pertama kali dipublikasikan situs antikerahasiaan WikiLeaks tersebut.
“Kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati,” ujarnya.
Menurut Bambang, pernyataan pemerintah Australia sebagai respons atas pernyatan Presiden SBY cukup melegakan. “Namun, KPK tetap bertanya dengan hati-hati, apakah ada pihak lain yang diduga terlibat,” ujarnya.
Ia menyatakan, KPK juga akan mempelajari dan mengkaji sumber informasi yang menyebutkan soal itu. Adapun informasi tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Wikileaks.
“Pada konteks sinyalemen yang kini berkembang, KPK akan mempelajari dan mengkaji informasi yang berkembang dan kemudian akan mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah,” terang pria yang biasa disapa
Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara. Kata Bambang, jika benar itu terjadi, maka pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan penegak hukum Australia guna menuntaskannya.
Seperti diketahui, situs Wikileaks menyebutkan, ada dugaan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam korupsi pencetakan uang tersebut. SBY lalu membantah informasi ini. Demikian juga dengan Pemerintah Australia yang menyatakan SBY tidak terlibat. (ai)