BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Sutiyoso menjalani uji kelayakan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) di Komisi I DPR. Dalam paparan awal, Sutiyoso bicara banyak hal, mulai dari ISIS hingga pilkada.
Bang Yos, demikian dia akrab disapa, mengatakan ancaman yang berbahaya terhadap keamanan Negara kini sudah semakin kompleks. Berbagai bentuk ancaman itu datang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin canggih.
Setiap Negara pun mencoba untuk unggul dalam sektor teknologi sehingga bisa mengantisipasi cyber crime.
“Bentuk ancaman membahayakan keutuhan kemananan Negara saat ini semakin kompleks dan bersifat asimetri dan tidak terpola. Sumber ancaman semakin berada sejalan ilmu pentetahuan dan teknologi yang semakin canggih di tingkat global,” kata Bang Yos di ruangan Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Kemudian, menurutnya, soal hubungan politik luar negeri antara negara adidaya seperti AS, Rusia, dan China juga mesti bisa diantisipasi. Ia melihat persaingan antarnegara tersebut bisa memunculkan imbas bagi negara Asia, termasuk Indonesia.
“Akibatnya kawasan Asia semakin bagian dari titik panas potensial di negara lain daerah. Ini tak boleh dipandang remeh,” tutur mantan Pangdam Jaya itu.
Soal paham kelompok radikal, Bang Yos juga menegaskan masalah ini tak bisa dianggap ringan. Kelompok radikal seperti ISIS harus diantisipasi agar tak mengganggu ideologi Negara.
“Kita tidak boleh menganggap ringan ancaman ideologi ekstrim seperti ISIS,” tuturnya.
Lantas, menjelang Pilkada serentak di 269 daerah pada akhir tahun ini, juga diperlukan antisipasi untuk penguatan stabilitas politik. Apalagi pelaksanaan Pilkada ini dilakukan di daerah-daerah sehingga jika terjadi kerusuhan dapat menggangu stabilitas politik keamanan daerah.
“Pilkada serentak ini karena baru pertama kali, akan ada 269 di daerah, ada ancaman stabilitas keamanan politik di tingkat daerah perlu diwaspadai,” tuturnya.
Tak ketinggalan, Bang Yos juga menyinggung ancaman lain terhadap Negara seperti kejahatan terorganisir seperti narkoba, perdangan manusia membahayakan kepentingan nasional.
Setelah paparan awal Bang Yos, proses uji kelayakan dilanjutkan dengan sesi pendalaman. Namun, dalam sesi pendalaman ini, Bang Yos dan Komisi I sepakat dilakukan secara tertutup.
“Karena ini terkait materi intelijen, saya berharap kepada pimpinan rapat,
pendalaman ini dilakukan secara tertutup,” sebut Bang Yos.
Usai pendalaman, rencananya Komisi I langsung melakukan rapat internal untuk mendengar suara masing-masing fraksi.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan di DPR tidak bertanya mengenai peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, saat uji kepatutan dan kelayakan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Kasus penyerangan tersebut sempat diungkit kembali sebelum fit and proper tes digelar di Komisi I DPR.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, dugaan mengenai keterlibatan Sutiyoso dalam kasus penyerangan itu hanya dijadikan catatan oleh Fraksi PDI-P.
“Hanya menjadi catatan, tidak secara khusus ditanyakan. PDI-P lebih menanyakan masalah di Papua,” kata Pramono di sela-sela pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang tengah di hentikan sementara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Hal serupa disampaikan anggota Komisi I dari PDI-P lainnya, TB Hasanuddin. Menurut dia, biar lah peristiwa yang dikenal dengan sebutan kudatuli itu diselesaikan oleh DPP PDI-P.
“Ada memori kolektif soal kudatuli itu jadi catatan. Tapi saya tidak minta Sutiyoso menjelaskan, biar diselesaikan DPP saja supaya tak berlarut larut dan menimbulkan prokontra,” ucapnya.
Baik Pramono Anung dan TB Hasanuddin meyakini, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso akan berjalan mulus.
“Sebelum Ashar sudah bisa aklamasi,” kata Pramono.
Sebelumnya, Hasanuddin sempat heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Menurut Hasanuddin, Sutiyoso memiliki masa lalu yang tidak baik dengan PDI-P terkait peristiwa 27 Juli 1996.
Hasanuddin menganggap TNI di bawah Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya saat itu terlibat penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro.
“Setahu saya, beliau itu yang serbu kantor PDI-P. Saya tidak tahu pertimbangannya (Jokowi pilih Sutiyoso). Saya harus tanya dululah,” kata Hasanuddin beberapa waktu lalu.
Proses tanya jawab dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso ini digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Usai uji kelayakan, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan.
Nantinya, Komisi I hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN. (*)
Website & Logo Maker