Home / Ekobis / Busyro Anggap Ada Mafia Migas di Balik Konflik KPK dan Polri

Busyro Anggap Ada Mafia Migas di Balik Konflik KPK dan Polri

bidik.co — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memandang konflik yang terjadi antara KPK dan Polri bertujuan untuk melemahkan kedua lembaga penegak hukum negara ini. Busyro tidak sependapat dengan anggapan jika saat ini KPK dilemahkan Polri. Justru yang terjadi, ketegangan itu sengaja diciptakan untuk melemahkan kedua lembaga.

Menurutnya, sejak tahun 2008, KPK sudah mulai masuk ke sektor Migas. Saat itu KPK menemukan ada korupsi yang sistemik dan terstruktur oleh pebisnis busuk, birokrasi dan politisi.

“Problem KPK itu karena sudah mulai masuk ke jantung pusat korupsi di sektor migas dan minerba. Tahun 2012, KPK melakukan kajian sistem model kebijakan di sektor migas yang ada unsur kecurangannya. Fakta ketemu, ada 12ribu izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah,” kata Busyro saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Jokowi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi’ di Institut for Research and Empowerment (IRE) Sleman, Kamis (19/2/2015).

Bahkan dia membeberkan sejak tahun 2008 sampai 2014 ada penyelamatan sektor migas Minerba hingga mencapai Rp 1,2 Triliun.

“Target Dirjen waktu itu Rp 16,4 Triliun per tahun. Setelah kami masuk mengawal, bisa mencapai Rp 28,7 Triliun dalam satu tahun. Sektor keuangan satu tahun sejumlah itu menggambarkan mafia banyak, pebisnis busuk juga bahkan ada unsur asing,” ujarnya.

Menurutnya dalam pencegahan kasus Migas dan Minerba tersebut yang banyak berperan justru Polri dan KPK.

“Yang berperan besar itu Polri dengan KPK yang melakukan pencegahan. Itu bukti bahkan KPK dengan Polri tidak ada apa-apa. Ketika itu Kapolri Pak Sutarman, dan Suhardi Alius Kabareskrimnya,” tambahnya.

Dia pun menuding konflik yang seolah-olah terjadi antara KPK dengan Polri diciptakan oleh pebisnis-pebisnis busuk yang tidak suka dengan tindak tanduk KPK dan Polri.

“Mereka itu nggak senang, mereka pengennya merusak birokrasi, agar mereka dimudahkan bisnis dengan cara busuk,” tandasnya. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Difriadi: Pilkada Harus Jadi Persemaian Demokrasi di Indonesia

Bidik.co — Bulan November 2024, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.