bidik.co –— Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Pernyataan itu diucapkan Syafii setelah bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Syafii mengatakan, reshuffle kabinet memang menjadi suatu keharusan. Alasannya, sekitar delapan bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum tampak perubahan signifikan, khususnya di bidang ekonomi.
“Saya lihat isyaratnya ya (reshuffle). Tapi, saya enggak mau mendahului,” kata Syafii.
Ia menuturkan, perombakan kabinet memang menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, Jokowi juga tak akan bisa menghindari masuknya orang-orang partai politik dalam kabinet yang disusunnya.
Menurut Syafii, yang terpenting adalah menteri yang membantu Jokowi dapat bekerja optimal, meringankan beban Presiden, dan tak peduli latar belakangnya kader partai politik atau profesional nonpartai. Ia berharap Jokowi mengambil keputusan tepat agar ekonomi Indonesia bisa segera bangkit dan martabat bangsa dapat terjaga.
“Sudah delapan bulan, sudah agak mendesak soalnya. Apakah ditunggu sampai setahun, saya enggak tahu, saya enggak mau mencampuri,” ujarnya.
Presiden Jokowi telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang.
Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.
Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik.
“Rapor menteri hanya Presiden yang tahu,” kata Jokowi.
Dalam beberapa hari terakhir ini, para menteri memiliki kesibukan tambahan, yaitu mempersiapkan laporan kerja dan rencana kerja sekaligus hingga November mendatang, yang diminta oleh Presiden Joko Widodo sebagai bahan evaluasi capaian program.
“Presiden hanya minta laporan itu saja. Laporan dan perencanaan sampai November 2015. Itu saja perintah Presiden,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2015) malam.
Andi mengatakan, Presiden memerlukan hal itu untuk bahan evaluasi.
“Ya, akan dipakai oleh Presiden untuk evaluasi. Kepentingan evaluasinya apa, Presiden yang menentukan,” ucap Andi.
Sementara itu, Mensesneg Pratikno di tempat yang sama mengatakan, penyampaian laporan dan rencana kerja kepada pimpinan merupakan hal yang biasa.
“Tiap-tiap menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing. Kemarin dalam Sidang Kabinet, (Presiden meminta), tolong dong saya diberikan gambaran utuh tentang mana yang belum dan sudah. Sangat normal, itu tugas monitoring,” tutur Mensesneg.
Mensesneg menambahkan, “Semua orang, semua pimpinan, pasti memerlukan. Tidak perlulah waswas, ya.”
Dalam perkembangannya, laporan dari tiap-tiap menteri tersebut ditunggu oleh Kepala Negara pada Kamis (18/6/2015) pukul 15.00 WIB.
“Tadi karena rapat kabinet terbatas, ada yang sampaikan langsung ke Presiden, (ada yang) dititipkan ke kami, ada juga yang sudah langsung masuk. Pukul 15.00 WIB, ditunggu semua laporan dan rencana enam bulan ke depan,” ujar Andi kepada wartawan.
“Semua kementerian telah menyerahkan laporan kinerja November 2014 hingga Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Semua berkas laporan telah diterima Presiden pada sore ini, pukul 16.45 WIB,” tambah Andi. (*)