BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Partai Demokrat ingin mempertahankan hak konstitusi rakyat. Yaitu memilih kepala daerah secara langsung.
Karena itu, partai besutan SBY ini mati-matian berjuang mengembalikan Pilkada Langsung setelah revisi RUU Pilkada disahkan DPR RI. Demokrat berusaha agar Perppu yang dikeluarkan SBY jelang lengser dari kursi Presiden diterima DPR.
Makanya, Demokrat kecewa atas sikap Golkar yang menolak Perppu tersebut. Padahal Golkar bersama semua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah tanda tangan mendukung Perppu tersebut.
“Kami sangat prihatin. Kalau sudah tanda tangan, harusnya mengikat. Kalau mengingkari, biarkan rakyat yang menilai,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi “Jalan berliku Perppu” yang disiarkan Radio Smart FM, Sabtu (6/12/2014) pagi.
Didi sendiri sangat menyesalkan kalau pilkada lewat DPRD ini dijadikan bahan kampanye oleh Aburizal Bakrie saat Munas Golkar kemarin di Bali. Pemilihan lewat DPRD ini untuk merekatkan DPD-DPD agar Aburizal dipilih seperti disampaikan politikus Golkar yang sudah dipecat Agun Gunanjar.
“Itu sangat bertentangan dengan aspirasi publik. Karena kepentingan besar bangsa ini jauh lebih berarti dari politik sesaat,” tegas Didi.
Sementara itu di acara yang sama, pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, polemik tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang mengemuka hingga saat ini tidak lepas dari ketidakkonsistenan Presiden SBY saat masih menjabat.
“Pasalnya, saat mengajukan revisi UU Pilkada pemerintah saat itu mengandalkan kalkulasi jangka pendek,” demikian disampaikan Nico.
Nico menjelaskan, saat mengajukan revisi RUU Pilkada tahu lalu, pemerintah ngotot agar bupati dan walikota dipilih lewat DPRD. Namun setelah mendapat penolakan, mereka mengusulkan yang dipilih DPRD adalah gubernur mengingat gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Namun, hal itu juga tetap ditolak masyarakat. Karena pemilihan secara langsung adalah kebijakan otonomi daerah dan amanat reformasi.
Nico menjelaskan, Demokrat mengusulkan demikian karena saat itu mengusai DPRD dan akan mendapatkan keuntungan. “Namun mereka lupa rakyat bisa mengkoreksi. Setelah pileg Demorkat terjun bebas. Mereka mulai berubah,” ungkapnya.
Makanya, sambung Nico, muncul insiden Demokrat walk out pada saat Paripurna pengesahan RUU Pilkada. Pada saat yang sama, SBY sedang berada di luar negeri. “KMP (Koalisi Merah Putih) akhirnya bisa menggolkan revisi RUU Pilkada,” tegasnya.
Menurutnya, SBY semestinya tidak perlu mengeluarkan Perppu Pilkada langsung kalau sejak awal konsisten ingin menjaga amanat reformasi tersebut. (*)
Website & Logo Maker