bidik.co — Juru Bicara Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menyalahkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberantasan mafia migas. Ia meminta Sudirman mengklarifikasi maksud pernyataan tersebut.
“Kita minta Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yang dimaksud karena justru SBY ingin penyimpangan apa pun diberantas,” kata Hinca, Selasa (19/5/2015).
Menurut Hinca, saat itu, SBY sempat membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apa pun.
“Selama menjabat sebagai Presiden, SBY tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius, seperti mafia migas, pasti segera direspons. Tidak mungkin berhenti di meja beliau,” ujarnya.
Untuk memastikan tuduhan itu, SBY berbicara dengan mantan Wakil Presiden RI Boediono dan lima mantan menteri terkait. SBY menanyakan apakah pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu.
Mantan Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam juga menyatakan tidak pernah menerima surat dari siapa pun yang ditujukan kepada SBY mengenai Petral dan kontroversinya.
“Berita ini kami pandang sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tak berdasar itu,” ucap Hinca.
Hinca menyatakan, Demokrat mendukung sepenuhnya upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penertiban, termasuk di sektor migas. Namun, pemerintah Jokowi tidak perlu terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya.
Melalui status di halaman Facebook-nya, SBY menyangkal tudingan Sudirman Said, yang menyebut SBY tidak berupaya membubarkan Petral. SBY merasa difitnah karena Sudirman mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. (*)