Home / Politik / Desmond: Penetapan Abraham sebagai Tersangka, Cerminan Bobroknya Pimpinan KPK

Desmond: Penetapan Abraham sebagai Tersangka, Cerminan Bobroknya Pimpinan KPK

bidik.co — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, penetapan tersangka Ketua KPK Abraham Samad oleh kepolisian menunjukkan pimpinan KPK bobrok.

“Ini cerminan pimpinan KPK yang bobrok. Hal sederhana mereka manipulasi, tidak tertutup kemungkinan yang besar mereka manipulasi, ada unsur duitnya,” kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim.

“Kalau sangkaan ini benar, Abraham Samad sangat luar biasa. Seorang penegak hukum (justru) melanggar hukum,” kata Desmond.

Desmond menyarankan agar Abraham segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Bahkan, kata dia, Abraham tak perlu menunggu terbitnya keputusan presiden untuk memberhentikannya sementara waktu.

“Dengan ditetapkan sebagai tersangka, tanpa ada alasan lain, segera mundur dan tak perlu tunggu keppres karena ini alasan moral. Tak perlu lagi mondar-mandir ke KPK,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Ia juga meminta Abraham tidak mengikuti jejak Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang masih bekerja meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

“Bila tak mundur dan mondar-mandir seperti yang dilakukan Bambang Widjojanto, ini akal-akalan dan mencari-cari cara untuk mendapatkan simpati,” ujarnya.

Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK atas dukungan mayoritas anggota Komisi III DPR periode 2009-2014. Saat voting pada Desember 2011, Abraham mendapat perolehan 43 suara dari 56 anggota Komisi III DPR.

Abraham dan empat pimpinan KPK saat itu, yakni Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain juga terpilih sebagai pimpinan setelah melewati proses uji kelayakan dan kepatutandi Komisi III.

Sementara itu politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, meminta Presiden Joko Widodo memberi respons cepat setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan Barat.

Menurut Pramono, Jokowi harus mengeluarkan keputusan presiden jika nantinya Abraham mengundurkan diri untuk menjalani proses hukumnya.

Pramono menjelaskan, Jokowi perlu mengeluarkan keppres ketika Abraham dan pimpinan lain di KPK ditetapkan sebagai tersangka lalu mengundurkan diri. Karena jika tanpa keppres, maka akan terjadi kekosongan pimpinan di KPK dan akan menimbulkan gangguan serius pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau memang ada kekosongan pimpinan KPK karena tersangka, maka Presiden harus segera mengeluarkan keppres untuk menyelamatkan KPK dengan menunjuk Plt (pelaksana tugas pimpinan KPK),” kata Pramono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, Abraham juga harus muncul dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai kasus yang disangkakan kepadanya. Terlebih Komisi III DPR juga akan membentuk panitia kerja untuk menelisik dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Abraham dengan melakukan manuver politik bersama elite-elite PDI-P.

“Ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu diklarifikasi oleh beliau (Abraham),” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDI-P tersebut berharap masalah yang menimpa Abraham merupakan kasus hukum murni dan jauh dari unsur politik. Atas dasar itu, Pramono meminta Abraham koopertaif menjalani proses hukum sebagaimana warga negara lain yang berkedudukan sama di hadapan hukum.

“Jangan kemudian penetapan (tersangka Abraham) ini ada motif tertentu. Sebab terus terang saja, saya melihat sekarang ini udara politik kita lagi pengap dan membuat orang megap-megap,” ungkap Pramono.

Dengan status Abraham sebagai tersangka, maka kini ada dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemberian perintah kepada saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.

Dua pimpinan lain di KPK, yakni Zulkarnain dan Adnan pandu Pradja, telah dilaporkan ke polisi atas kasus berbeda. Satu posisi pimpinan KPK masih kosong setelah habisnya masa jabatan Wakil Ketua KPK Buysro Muqoddas.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar telah menetapkan Abraham sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka itu terhitung sejak 9 Februari 2015.

Penyidik menetapkan Abraham sebagai tersangka karena telah memiliki alat bukti cukup, yakni Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim, dan paspor Feriyani yang diduga palsu. Sejauh ini, penyidik Polda Sulselbar telah memeriksa 23 orang saksi. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.