BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Ketua Djoko Santoso Center, Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengapresiasi dan mendukung sikap tegas yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk melakukan boikot terhadap Pilkada 2015.
Dukungannya tersebut, berkaitan dengan sikap Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah berupaya memaksakan kehendak untuk mendapatkan dukungan di parlemen dengan memecah belah Partai Pendukung KMP dengan cara-cara nista.
Djoko Santoso meminta Menkumham Yasona Laoly agar bersikap jernih dalam melihat masalah ini.
“Seharusnya Kementerian Hukum dan HAM dapat bersikap jernih dalam memahami duduk persoalan Partai Golkar dan PPP yang sebenarnya,” jelas Djoko di Sekretariat Djoko Santoso Center, Rabu (11/3/2015)
Bahkan mantan Panglima TNI ini menyatakan, tindakan Menkumham Yasona Laoly menyurati DPP Golkar kubu Agung Laksono dengan memberikan isyarat mengesahkan susunan kepengurusan Munas Ancol, Jakarta merupakan tindakan kekuasaan dan bukan tindakan hukum sehingga dianggap sebagai citra buruk penegakan hukum.
“Kita sudah melihat secara kasab mata, apa yang dilakukan Menkumham Yasona ini benar-benar memberikan citra buruk pemerintahan sekarang yang cenderung memihak salah satu kubu ketika terjadi konflik internal pada sebuah partai,” tuturnya.
Sebelumnya, setelah Menkumham keluarkan SK Pengesahan Agung Laksono, Presidium KMP melakukan pertemuan darurat. Pertemuan dihadiri seluruh elit KMP di Kediaman Prabowo Subianto, Hambalang Sentul, Selasa (10/3/2015).
Setelah pertemuan, Petinggi KMP menemui awak media.
“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama Politik intervensi dari Menkumham yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami menyatakan sikap bersama presidium KMP,” ucap Prabowo.
Selanjutnya Prabowo mengatakan, pemerintah Jokowi berupaya memaksakan kehendak untuk mendapatkan dukungan di parlemen dengan memecah belah Partai Pendukung KMP dengan cara-cara nista. Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan undang-undang.
“PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN tidak dikeluarkan SK Pengesahannya. Golkar yang masih berkonflik justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik demi kepentingan sesaat,” ungkap Prabowo.
Putra Begawan Ekonomi ini menandaskan, pihaknya akan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015.
“Untuk itu, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015. Kami tidak ikut bertanggung jawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkumham mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tantang Prabowo.
Tidak hanya melakukan boikot terhadap pelaksanaan Pilkada 2015, pihaknya juga akan mengajukan hak angket terhadap intervensi yang dilakukan oleh Menkumham.
“Selain itu, kami akan mendorong hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, Bangsa ini berada di tepi jurang perang saudara. Semua ini harus diakhiri atau Presiden Jokowi akan dimakzulkan,” Pungkas Probowo. (*)
Website & Logo Maker