Home / Politik / DPR Bentuk Komisi Maritim

DPR Bentuk Komisi Maritim

bidik.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertimbangkan membentuk komisi maritim. Rencana tersebut untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, penambahan komisi itu sendiri untuk merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membentuk Kementerian Maritim.

“Ini merespons kebijakan pemerintah dengan adanya poros maritim dan (Jokowi) dibacakan di depan Presiden China dan AS, maka kita mersepons dengan menambah satu komisi ke-12, komisi maritim,” bebernya.

Soal kemitraan dan pengesahan komisi akan dibahas dalam Rapat Paripurna, “Mitranya belum karena diputuskan di Paripurna,” tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, penambahan komisi di DPR hampir pasti dilakukan. Jumlah penambahan komisi masih dibahas. Namun, yang pasti salah satunya adalah komisi yang membidangi permasalahan kemaritiman.

“Jumlahnya sedang dibahas, tapi salah satunya akan ada komisi maritim,” kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Fahri melanjutkan, pihaknya akan membuka semua opsi yang mampu menyelesaikan konflik antara fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat di DPR. Sampai saat ini, penambahan jumlah komisi merupakan opsi yang paling realistis karena penentuan pimpinan alat kelengkapan DPR (AKD) tak mungkin diubah atau dikocok ulang.

“Semua opsi akan kita pakai untuk memperbaiki hubungan KMP dengan KIH dan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana penambahan komisi sempat dilontarkan Fahri dan rapat badan musyawarah (bamus) susunan kemitraan komisi beberapa waktu lalu. Komisi yang ada saat ini dinilai terlalu gemuk sehingga perlu dibagi ke dalam beberapa komisi baru.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad sebelumnya mengungkapkan Koalisi Merah Putih siap memberikan 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan DPR kepada Koalisi Indonesia Hebat.

Kesepakatan tercapai setelah elite politik pendukung KMP dan KIH bertemu pada Sabtu (8/11) malam, yang turut dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan. (if)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.