BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, meskipun ditolak oleh fraksi, PDIP, Hanura, dan NasDem.
Rencananya, Rp 20 miliar akan dijadikan pagu anggaran bagi setiap anggota dewan untuk merealisasikan UP2DP setiap tahunnya. Dengan total 560 anggota dewan, maka dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk menjadi platform perealisasian pembangunan dapil.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan, penggunaan dana aspirasi akan diawasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Setya, dua lembaga tersebut akan dilibatkan dalam proses pengawasan agar penggunaan anggaran tersebut bisa berjalan transparan.
“Supaya semuanya transparan, tetapi semuanya kita serahkan kepada semua pimpinan fraksi, untuk bisa memberi kontribusi dan menjalani seteliti mungkin supaya sesuai dengan keinginan rakyat,” kata Setya, di kediaman dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Selanjutnya mengenai usulan dana aspirasi, Setya menyampaikan bahwa ia akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dari para pimpinan fraksi. Ia pun berharap dana aspirasi ini bisa segera diusulkan DPR untuk masuk dalam APBN 2016.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempermasalahkan anggota Dewan mengajukan dana aspirasi di APBN 2016.
“Ya boleh saja. Asal jangan masing-masing (daerah) sama jumlahnya. Seperti saya katakan sama kalian, semua APBN itu aspirasi pemerintah dan aspirasi DPR,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).
JK enggan mengomentari nominal angka dana aspirasi itu. Kata dia, hingga saat ini belum ada angka pasti terkait dana aspirasi itu.
Setiap daerah seharusnya tak mendapatkan nominal yang sama dalam penetapan dana aspirasi. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik sendiri.
“Tapi intinya begini. Supaya dipahami, semua yang disetujui DPR itu tentu aspirasi DPR kan,” kata JK.*****
Website & Logo Maker