BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Rasa percaya diri Koalisi Merah Putih (KMP) tetap ada. Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa mengaku tak mempermasalahkan dan mengkhawatirkan lobi-lobi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan para anggota Koalisi Merah Putih (KMP).
“Nggak ada masalah, biarkan saja.” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).
Menurutnya, lobi-lobi oleh kubu PDIP tersebut belum tentu diamini oleh anggota KMP, termasuk rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Kamis (25/9/2014) mendatang.
“Tidak takut, kan hanya lakukan komunikasi lobi-lobi saja. Ya kan belum tentu akan mengikuti kemauan PDIP,” ujarnya
“Kami sering banget lakukan rapat-rapat dengan Koalisi Merah Putih, itu menunjukkan kami solid. Termasuk untuk sikap RUU Pilkada,” ujarnya.
Seperti diketahui, menghadapi pengesahan RUU Pilkada, koalisi pendukung Jokosi-JK dan Koalisi Merah Putih sama-sama merapatkan barisan menjelang pengesahan pada Kamis (25/9/2014) besok.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga terus lakukan lobi, komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi lain untuk mengamankan pilkada langsung. “Ada beberapa hal yang perlu dikonsolidasikan. Tentunya sudah waktunya kita membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang belum bergabung ke Jokowi-JK,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPR, Puan Maharani mengungkapkan, sebagai partai pengusung presiden terpilih Jokowi, pihaknya terus melakukan lobi menjelang putusan RUU Pilkada. “Kami terus melakukan lobi secara informal, tapi kami tetap menghargai pilihan politik teman-teman dan tidak ingin memaksakan,” ujarnya.
Menurutnya, upaya lobi ini terus dilakukan karena dampak dari pilkada ini bukanlah ke partai politik tetapi kepada kedaulatan rakyat. “Apabila pilkada dikembalikan ke DPRD, hak rakyat akan dipotong. Dengan begitu terpenting bagi PDIP pilkada tetap dilakukan secara langsung,” imbuhnya.
Puan menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan apakah pengambilan keputusan RUU Pilkada dilakukan melalui mekanisme voting atau musyawarah mufakat. Hal terpenting bagi PDIP adalah pilkada langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat tetap terjaga.
Di sisi lain, Koalisi Merah Putih (KMP) juga terus merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan rutin. Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edy menyatakan, KMP terus melakukan konsolidasi. Bahkan, KMP sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menggolkan RUU Pilkada, pada posisi mendukung pilkada melalui DPRD.
Sekretaris Fraksi PPP DPR, M Arwani Thomafi mengakui, fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP sudah menggelar pertemuan untuk menyikapi pengambilan keputusan RUU Pilkada besok. ‘’Habis paripurna tadi (kemarin-red) rapat. KMP tetap solid mendukung Pilkada DPRD,’’ tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PD DPR, Andi Timo Pangerang mengatakan, pihaknya masih solid mendukung pilkada langsung. Namun, dia enggan berandai-andai soal sanksi yang bakal dijatuhkan untuk kader yang tak patuh terhadap keputusan partai untuk mendukung Pilkada langsung.
“Kita sudah rapat internal dan pengurus harian. Saya yakin semua kader solid. Fraksi adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat. Apa yang DPP Demokrat sampaikan maka semua harus menaatinya,” tegasnya.
Tapi, pernyataan Andi Timo ini dibantah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. Ia memperkirakan, mayoritas anggota Fraksi Demokrat yang tidak terpilih lagi, sulit dikendalikan. ‘’Saya kira begini, itu kan persoalan individu, tergantung keterikatan dia terhadap Partai Demokrat,’’ tuturnya.
Menurut dia, meskipun akan ada sanksi bagi anggota FPD yang tidak mendukung pilkada langsung, hal itu tidak menjamin akan efektif untuk mayoritas anggota DPR Partai Demokrat yang tidak terpilih lagi.
“Karena mereka bukan pengurus partai, hanya caleg yang tidak lolos ke DPR, yang kita tidak tahu akan entah kemana mereka setelah tidak menjadi anggota DPR,” kata Max. (ai)
Website & Logo Maker