bidik.co — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan bersepakat atas langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengumuman menteri yang masuk daftar kabinet. Pihaknya menilai hal itu dapat memberi waktu bagi Jokowi untuk memilih calon menteri yang lebih baik.
“Menurut kami ya lebih baik ditunda. ICW rekomendasikan ditunda daripada terburu-buru,” ujar Ade, Rabu (22/10/2014).
Ade tidak memungkiri ada tarik menarik kepentingan saat penyusunan kabinet. Atas hal itu, dia meminta Jokowi untuk lebih terbuka dalam menyusun kabinetnya.
“Kita harapkan Pak Jokowi lebih terbuka. Itu bisa membuat tekanan berkurang,” ungkap dia.
Selanjutnya, Ade menekankan struktur kabinet bisa menjadi cermin bagi pemerintahan Jokowi. Menurut dia, jika Jokowi salah dalam menempatkan orang, hal itu dapat merusak wajah pemerintahan di masa mendatang dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Meski hak prerogatif, nanti bisa dilihat wajah kabinet Jokowi. Kalau kredibilitasnya kurang, bisa memperburuk wajah pemerintahan Jokowi,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Ade menilai penundaan pengumuman ini bisa menyelamatkan pemerintahan Jokowi dari tekanan partai politik.
“Lebih baik mengecewakan partai daripada mengecewakan rakyat,” terang dia.
Sebelumnya ICW telah meminta agar Jokowi menunda pengumumannya.
“ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat struktural setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan dalam siaran persnya, Senin (20/10/2014).
Ade menambahkan figur calon menteri yang diragukan ini, sangat potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan. Maka itu, pihaknya mendesak agar Jokowi menunda pengumuman kabinetnya sampai ada kepastian calon-calon menteri ini tidak akan memiliki masalah hukum.
“Apalagi dalam Undang Undang Kementerian, jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya,” tegasnya. (ai)