bidik.co – Pagi ini istri almarhum Munir , Suciwati kembali mengkritik keras keputusan yang diambil Jokowi soal pengangkatan Hendropriyono sebagai penasihat Rumah Transisi. Suciwati menyampaikan kritikannya itu melalui akun twitternya, @SuciwatiMunir.
“Pagi pak @jokowi_do2 @Pak_JK pernyataan anda unt membuktikan Hendropyriono pel.ham rasanya tidak tepat diberikan kpd kami. Terdengar difen#,” tulis Suciwati dalam akun twitter, Sabtu (16/8/2014).
Suciwati menyayangkan keputusan presiden terpilih Joko Widodo menunjuk mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, menjadi salah satu penasihatnya. Hendro diminta jadi penasihat urusan intelijen untuk kantor transisi yang dibentuk Joko.
“Dengan pengangkatan Hendropriyono itu (Penasehat Presiden Terpilih) saya pikir Jokowi tidak punya niat baik,” kata Suciwati, Jumat (15/8/2014).
Menurut Suciwati, pernyataan Jokowi dan JK yang meminta dirinya untuk membuktikan bahwa Hendropriyono pelanggar HAM adalah bentuk sebuah pembelaan diri. Menurutnya, seharunya Jokowi danJK yang akan menjadi presiden yang membuktikan dugaan tersebut.
“Kalau anda presidennya @jokowi_do2 yah anda punya kewajiban membawa itu ke pengadilan ham unt membuktikannya.Bukan difen# @Pak_JK,” tulis Suciwati.
Menurutnya, Jokowi tidak konsisten untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sebab masih orang-orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM, seperti halnya Hendro.
“Padahal sejak awal Jokowi telah menyatakan janji-janji akan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM. Tetapi hal itu dia khianati,” katanya.
“Kalau anda konsisten dg visi misi penegakan ham n mengadili pel.ham langkah awal anda Tidak mengangkat org bermasalah dg Ham @jokowi_do2. Menunjukkan niat baik dg tdk mengangkat pel.ham itu langkah awal positif unt Ind bersih dari pelanggar ham @jokowi_do2 @Pak_JK,” tulis Suciwati dalam akun twitternya.
Suci menambahkan, sebagai presiden baru terpilih yang akan memimpin RI, tidak sepantasnya melibatkan Hendro. Apalagi, Joko tak peduli kritikan elemen masyarakat seperti Kontras yang menyebutkan bahwa Hendro adalah purnawirawan jenderal yang terlibat kasus pembunuhan Munir.
“Harusnya sebagai presiden (terpilih) dia tidak perlu mengeluarkan statemen seperti itu. Seharusnya sebagai presiden nanti Jokowi mendorong dan mengusut kasus HAM itu. Kalau tidak, Jokowi sama saja dengan jenderal-jenderal (pelanggar HAM) itu,” tegasnya.
Para purnawirawan jenderal terlibat kasus pelanggaran HAM yang dia maksud di antaranya adalah, AM Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dan lainnya. “Jenderal-jenderal ini memalukan,” kata Suci.
Ia menambahkan, para pensiunan TNI yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM itu seharusnya bertanggung jawab dengan menjelaskan kepada Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Bukan malah mengklarifikasi dengan menjelaskan ke media massa.
“Saya ngomong seperti ini bukan karena saya ingin merongrong mereka. Tetapi karena ingin negara ini lebih baik dan bersih dari orang-orang pelanggar HAM. Kalau ingin negara ini lebih baik, jangan melibatkan orang-orang bermasalah seperti itu,” tuturnya.
Sebelumnya, mantan kepala BIN Hendropriyono mengaku telah ditunjuk menjadi salah satu penasihat di Rumah Transisi pemerintahan Jokowi-JK. Hendro pun mengaku siap untuk memberikan nasihat terkait informasi intelijen. Penunjukan ini sontak menuai protes karena latar belakang Hendropriyono yang diduga punya kaitan dengan kasus pelanggaran HAM, termasuk dalam kasus meninggalnya Munir. (if)