Home / Politik / Isu Adanya Mafia Migas Jadi Tantangan Pemerintahan Baru

Isu Adanya Mafia Migas Jadi Tantangan Pemerintahan Baru

bidik.co – Penetapan status sebagai tersangka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dinilai jadi tantangan bagi pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam membentuk pemerintahan baru nanti. Jokowi-JK pun diminta berhati-hati dalam memilih menteri dalam kabinetnya.

“Dia harus pilih menteri yang terbaik. Ini menjadi tantangan Jokowi. Ujian pertama seperti itu,” ujar  Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, Rabu (3/9/2014).

Menurutnya, Jokowi juga harus rajin mengecek performa dari tiap menteri di kabinet yang diusungnya. Tak hanya itu, mantan wali kota Solo itu juga dituntut berani mengungkapkan kinerja para pembantunya kepada publik.

Di tempat yang sama, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menambahkan Jokowi juga perlu memperhatikan betul latar belakang para menterinya nanti. Jokowi diminta memilih menteri yang bersih, bukan yang namanya disebut-sebut dalam pusaran ‘mafia migas.’

Boyamin menilai para mafia migas ini pandai menyusup dan mendekati pemerintah. Sebab itu, Jokowi-JK wajib berhati-hati. “Pemerintahan baru harus paham mafia migas berdiri di dua kaki,” beber Boyamin.

Sementara itu, Politikus Partai NasDem, Taufik Basari berpendapat menteri di kabinet nanti harus memahami celah-celah masuknya pihak tak bertanggung jawab dalam lembaga yang mereka pimpin. Mereka harus punya solusi terdapat masalah itu.

“Jokowi bisa ditanyakan (calon menteri) apa langkahnya apa strateginya,” jelas Taufik.

Pengamat dari Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan agar pemerintahan Jokowi-JK mampu mengatasi persoalan krisis energi dan mafia migas harus dipilih seorang Menteri ESDM yang handal dan memenuhi tiga kriteria utama.

“Syarat terpenting menjadi menteri ESDM harus steril dari jaringan mafia,” kata Karyono kepada wartawan, Rabu (3/9/2014).

Karyono menuturkan, syarat penting kedua adalah harus memiliki visi nasionalisme, anti-liberalisme dan kapitalisme.

“Syarat yang ketiga, selain komitmen, tentu harus memiliki konsep tentang kedaulatan energi, dan pengalaman teknis di bidang energi,” ucapnya.

Sehingga ketika ketiga syarat tersebut dipenuhi maka bisa diharapkan bahwa Menteri ESDM yang terpilih akan mampu menjalankan program pemberantasan mafia migas dan kedaulatan energi.

“Ini mutlak jika Jokowi ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sekaligus mempertankan integritasnya,” katanya.

Sementara Direktur Indonesia Law Reform Institute (ILRIns), Jeppri Silalahi SH menilai bahwa siapa yang terlibat dalam jaringan Mafia akan sulit untuk di deteksi.

“Cara yang paling mudah, sederhana namun pasti adalah dengan tidak mengambil orang-orang yang selama ini berada dalam jabatan-jabatan strategis disebuah Departemen yang di dalam departemen itu penuh dengan Mafia,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Jeppri, Jokowi tidak hanya harus berani berkata-kata tapi berani merealisasikan kata-katanya dalam tindakan dengan terobosan-terobosan baru.

“Seperti misalnya berani tidak mengangkat Menteri ESDM bukan dari ITB yang selama empat periode pemerintahan selalu mendapat ‘jatah’ menteri ESDM. Hal ini akan mengikis pemikiran bahwa kementerian ESDM adalah ‘milik’ ITB,” ujarnya. (if)

Komentar

Komentar

Check Also

Fahry Hamzah: Negara Makin Hari Makin Merampas Pekerjaan Yang Dilakukan oleh Rakyat

Bidik.co — Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahry Hamzah menilai negara makin hari makin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.