Saturday , September 18 2021
Home / Politik / JK Anggap Denny Indrayana Tidak Sportif

JK Anggap Denny Indrayana Tidak Sportif

bidik.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla sedikit menyentil Denny Indrayana yang tak datang dalam pemeriksaan di Bareskrim Jumat (6/3/2015). JK, sapaan Jusuf Kalla, menyebut, tindakan Denny tersebut tidak sportif.

Menurut JK, langkah Denny tersebut tidak tepat. Seharusnya, Denny Cs memenuhi panggilan Bareskrim agar proses hukum bisa berjalan. Bukan malah mencari dukungan dan membentuk opini telah terjadi kriminalisasi.

“Itu tidak sportif. Datang dong penuhi pengadilan. Jelaskan kalau dirinya tak salah, jelaskan masalahnya. Jangan bikin opini publik. Jangan datang-datang mengatakan tidak salah,” ucap JK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebagai pegiat antikorupsi, lanjut JK, harusnya Denny Cs lebih gantle dan tak takut diperiksa. Bukan malah sebaliknya, menghindari pemeriksaan.

“Padahal, kalau menyangkut orang lain (langsung nyuruh) periksa. Ketika menyangkut dirinya sendiri, jangan periksa saya. Kan salah,” sindir JK.

JK sedikit membandingkan sikap Denny ini dengan pemanggilan Komjen Budi Gunawan oleh KPK Januari lalu. Kala itu, para pegiat antikorupsi sangat getol meminta KPK memeriksa bahkan menahan BG, sapaan Budi Gunawan.

“Kalau orang lain, periksa dia, tahan dia, periksa BG, masukkan BG (dalam tahanan). Giliran dirinya bilang: jangan-jangan. Fair tidak seperti itu? tidak fair,” cetusnya.

JK lalu mengingatkan soal arti kriminalisasi. Menurutnya, apabila ada suatu kasus fiktif dituduhkan pada seseorang tanpa berdasarkan fakta satu pun, baru namanya kriminalisasi. Sedangkan kalau masalahnya ada, bukan kriminalisasi.

“Orang diperiksa itu bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu jika sesuatu tidak ada, dibuat-buat,” jelasnya.

Karena itu, JK mendorong Denny untuk berani berani memenuhi panggilan pemeriksaan. Apalagi, Denny juga belum tentu jadi tersangka. Apabila tak salah, Denny harus menjelaskan di depan penyidik.

“Jelaskan secara jantan. Jangan pengaruhi orang (lain). Masak, karena mengaku pahlawan aktikorupsi, jangan periksa saya. Jangan dong,” tandas JK.

Atas anggapan JK, Bekas Wamenkumham ini menyatakan sangat menghormati JK.

“Nggak apa-apa. Pak JK benar. Saya menghormati beliau, saya menghormati Wapres,” kata Denny Indrayana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/3/2015) malam.

Denny memastikan bahwa dirinya juga sangat menghormati proses hukum di Bareskrim. Namun, di sini lain dia juga sangat menghormati Presiden Jokowi. Pasalnya, melalui Mensesneg Praktikno, Presiden meminta segala bentuk kriminalisasi untuk dihentikan.

Kedatangannya ke Istana Jumat kemarin adalah untuk mengkonfirmasi dan memastikan pernyataan tersebut.

Menurut Denny, dirinya juga tidak mangkir dalam panggilan itu. Dirinya memang tidak hadir dalam pemanggilan Jumat kemarin, namun telah mengutus kuasa hukumnya untuk memberi penjelasan ke Bareskrim.

“Ini pangilan pertama sebagai saksi. Walau mengirim pengacara, saya juga meminta penjadwalan ulang,” ucapnya.

Jumat (6/3/2015), Denny memang memilih datang ke Istana untuk menemui Mensesneg Pratikno. Denny datang dengan ditemani Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto dan bekas Kepala PPATK Yunus Husein.

Sementara itu Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Denny Indrayana hadir memenuhi panggilan Bareskrim untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi Payment Gateway. Badrodin berpesan agar Denny tidak perlu panik menghadapi proses hukum karena belum tentu dirinya menjadi tersangka.

“Jangan dianggap kriminalisasi. Ini adalah temuan BPK, dan belum tentu juga (Denny Indrayana) tersangkanya. Hadapi dulu, kok malah ke sana ke mari. Bisa saja dia jadi terlapor, tapi belum tersangka,” kata Komjen Badrodin, Sabtu (7/3/2012).

Menurut calon tunggal Kapolri ini adalah kewajiban pihaknya menyelidiki adanya dugaan pidana setelah adanya temuan dari BPK. Di pidana korupsi, jelas Badrodin, bisa saja dilakukan pemeriksaan tanpa ada laporan masyarakat, karena yang menjadi korban dalam pidana korupsi adalah negara.

Badrodin menambahkan, proses pemeriksaan terkait layanan jasa payment gateway terus berjalan guna mencari tersangka di balik dugaan pidana tersebut.

“Nanti siapa tersangkanya, kita belum tahu. Makanya diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan, bukan sebagai tersangka. Kok malah dituding Polri kriminalisasi?” ujar Badrodin.

Jenderal yang empat kali menjabat Kapolda ini juga membantah tudingan beberapa pihak yang menyebut Polri sengaja membidik mereka yang kerap menyuarakan anti korupsi.

“Enggak lah, apa yang dibidik? Kalau temuan BPK apa hubungannya dengan pegiat anti korupsi?” tanyanya.

Guru Besar Hukum UGM Denny Indrayana tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Jumat (6/3) lalu. Denny memiliki alasan kuat yakni ikut patuh pada instruksi Jokowi agar kriminalisasi pada KPK dan pendukungnya disetop seperti yang disampaikan lewat Mensesneg Pratikno.

Denny menyampaikan, dia dan teman-teman pegiat antikorupsi sepakat, mengikuti perintah Jokowi. Hal ini juga sudah diklarifikasi ke staf Mensesneg bahwa benar ucapan soal setop kriminalisasi itu sesuai arahan Jokowi.

“Kami menyepakati menghormati perintah presiden yang mengatakan agar kriminalisasi dihentikan dan menjadi logis kalau Polri, melalui pimpinannhya Komjen Badrodin Haiti melaksanakan perintah presiden itu,” kata Denny.

Soal payment gateway apa yang dia lakukan sepenuhnya merupakan ikhtiarnya selaku Wamenkum HAM untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tak ada uang yang dikorupsi. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.