Home / Politik / JK Anggap Kritik SBY Karena Waktu itu Belum Ada Aturan

JK Anggap Kritik SBY Karena Waktu itu Belum Ada Aturan

bidik.co — Kegeraman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa terganggu dengan langkah-langkah Tim Transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo, sehingga SBY mengkritik kinerja Tim Transisi tersebut ditanggapi secara santai oleh Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla (JK).

“Waktu itu belum ada aturan. Sekarang ada aturannya. Sebelumnya nggak ada,” ujar JK di sela-sela acara silaturahmi Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa, Jl Brawijaya, Jaksel, Minggu (7/9/2014).

JK mengutarakan, Tim Transisi sendiri tidak memiliki masalah. Dirinya mengutarakan wajar jika tim memiliki banyak pandangan.

“Ndak ada masalah, jika punya pandangan-pandangan tak apa-apa, semua punya pandangan, masyarakat juga punya pandangan,” jelasnya.

JK menuturkan, memang sebelumnya dalam Tim Transisi ini tidak ada aturan terkait hal itu. Namun, saat ini sudah dibenahi.

“Memang tidak ada aturannya teman-teman terlalu banyak. Sekarang sudah diatur,” ujarnya.

Dengan munculnya berbagai masalah tersebut, selanjutnya Seskab Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Jokowi periode 2014-2019. Surat tersebut dikeluarkan pada 1 September 2014.Surat itu dikeluarkan karena mendapat laporan bahwa ada orang mengaku Tim Transisi yang kegesitan mendekati menteri dan BUMN secara personal.

Dalam surat yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) itu, Dipo mengatakan, menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden terpilih periode 2014-2019 Jokowi di Bali pada 27 Agustus, maka disampaikan hal-hal berikut:

Pertama, Permohonan koordinasi dan komunikasi dari Tim Transisi kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Sekretaris Negara;

Kedua, Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan koordinasi dan komunikasi transisi kebijakan di bidang ekonomi agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Perekonomian. Sedangkan transisi kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta HAM agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Sedang Presiden SBY pada hari Jumat menyatakan, bahwa pemerintahan yang sekarang berjalan merupakan pemerintahannya dan bukan pemerintahan bersama antara dirinya dengan kubu presiden terpilih. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.