BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Politisi Partai Demokrat menilai teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Tim Transisi Jokowi-JK yang tak berkoordinasi dengan pemerintahan saat ini wajar. Sebab, awalnya telah disepakati Tim Transisi Jokowi-JK harus harus berkoordinasi dengan dua Menteri Koordinator dan satu Menteri Sekretaris Negara.
“Teguran tersebut ada dasarnya demi menjaga marwah dan kehormatan tim transisi. Kalau memang ada oknum yang sudah menyimpang karena ada semangat yang luar biasa, tentu orang ini harus ditertibkan dan tim transisi ini ditata dan dikelola dengan baik,” kata Didi Irawadi dalam Acara Bincang Pagi di Metro TV, Jalan Pilar Mas Raya, Jakarta Barat, Minggu (7/9/2014).
Tim transisi yang merupakan sejarah dalam transisi pemerintahan ini harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tak ada oknum tak bertanggung jawab masuk dalam tim itu.
“Karena bagi kami dengan kerjasama dengan orang-orang yang baik jangan ada oknum-oknum yang menyusup kesana (tim transisi), karena proses transisi ini akan menjadi sejarah yang luar biasa,” tambahnya.
Pengelolaan tim yang baik juga bertujuan menghindari adanya oknum yang berpotensi melebihi garis haluan kerjanya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dengan pemerintahan baru.
“Bagi kami mari bersama-sama ini ditata dan dikelola kembali. Dari pemerintah sendiri kan sudah ada instruksi bahwa harus ada koordinasi dengan menko terkait dan sekneg sehubungan dengan hal ini. Pemerintah juga melakukan hal yang sama yakni penataan dan penertiban kembali, jangan sampai ada orang dan oknum-oknum terlalu menggebu-gebu dan bersemangat menimbulkan tidak terkontrol,” tutup Didi.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa terganggu dengan langkah-langkah Tim Transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo, sehingga SBY pun menegaskan dirinya masih bertanggung jawab penuh hingga 20 Oktober mendatang untuk menjalankan pemerintahan.
SBY juga menjelaskan batasan apa saja yang harus dipatuhi oleh tim transisi bentukan Jokowi-JK dalam berdiskusi dengan kabinetnya.
SBY dan jajaran kabinetnya masih bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan hingga 20 Oktober mendatang. Meski Jokowi-JK sudah membentuk tim transisi, tetap saja tidak bisa ‘intervensi’ kebijakan pemerintahaan saat ini.
“Jadi kalau cara pandang atau mind setnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru,” tegas SBY di Kantor Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
“Sampai 20 Oktober, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggungjawab,” lanjutnya lagi. (ai)
Website & Logo Maker