bidik.co — Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama menyebut kepala dinas pendidikan DKI, Lasro Marbun ingin mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Namin Gubernur DKI Joko Widodo justru mengaku tak dapat laporan apa-apa bahkan saat bertemu Lasro dalam rapat.
“Baru saja ketemu. Nggak ngomong ke saya. Nggak ada pengunduran diri,” kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (7/8/2014).
Lasro menghadap Jokowi untuk melaporkan progres di dinas pendidikan. Menurutnya, tak ada yang berbeda dalam rapat itu. Lasro fokus pada laporannya. Meski tak semuanya berjalan dengan baik namun Lasro sama sekali tak menyinggung soal pengunduran dirinya.
“Nggak nyinggung pengunduran diri. Hanya melaporkan progresnya. Yang masalah disampaikan ada masalah, kemudian yang baik disampaikan baik,” ucapnya.
Tak mendengar keluhan apa-apa membuat Jokowi yakin mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI itu tak akan mengundurkan diri.
“Tapi saya nggak yakin pak Lasro mendurkan tadi happy-happy saja sama saya,” ujar presiden terpilih itu.
Apakah Lasro takut menyampaikan pengunduran dirinya pada Jokowi?
“Kalau nggak berani ngomongnya sama pak Ahok harusnya, hehehe,” candanya.
Saat ini, kewenangan untuk memutasi PNS pemprov DKI masih menjadi wewenang Jokowi. Meski sudah menjadi presiden terpilih, saat ini ia masih menjalankan tugasnya sebagau gubernur Jakarta hingga dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang.
Sementara itu sahabat dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, yang juga Plh Kepala Biro Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartono, mengakui bahwa rekan sejawatnya itu hendak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.
Meski demikian, Heru tak tahu apakah Lasro sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau belum.
“Saya sebagai temannya, dan dia sebagai teman saya, ya saya akui memang Pak Lasro pernah ngomong begitu (ingin mengundurkan diri). Tapi, saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana,” kata Heru di Balaikota Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Heru menuturkan, Lasro pernah mengeluhkan tak sanggup lagi mengurus beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
“Di rapim juga dibahas karena ada selisih data BOP dan KJP. Mungkin itu yang bikin Pak Lasro merasa tertekan,” ujar Heru. (ai)