BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Postur kabinet di pemerintahan periode mendatang hingga saat ini masih terus digodok oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, pembahasan struktur kabinet ini tak luput dari silang pendapat, salah satunya menyangkut polemik mengenai menteri rangkap jabatan di struktural partai politik.
Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho, mengatakan ada tiga opsi yang bisa diformulasikan ke dalam arsitektur kabinet. Pertama, Jokowi-JK harus menegaskan tidak ada menteri berlatar belakang partai politik di kabinetnya. Sehingga, mereka yang ada di kabinet bisa betul-betul orang yang profesional, kompeten, dan bersih.
“Sosok-sosok baru yang progresif dan membawa harapan di mata rakyat yang mampu mewakili visi dan semangat perubahan Jokowi tanpa perwakilan partai politik di dalamnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Menurut Dimas, kalaupun ada sosok yang berlatar belakang partai politik, maka para menteri yang berasal dari politisi harus ikhlas menanggalkan jabatan strukturalnya di partai. Itu solusi kongkrit dari adanya kemungkinan tarik menarik kepentingan yang berujung transaksi politik partai-partai pendukung Jokowi.
Kemudian, opsi kedua, sambung Dimas, adalah kombinasi profesional dan partai politik. Dimana, ini pernah dilakukan pada era Presiden Abdurrahman Wadih (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Dan bisa dikatakan sebagai komposisi kabinet terbaik di era reformasi. Opsi ini bisa dijadikan jalan tengah untuk Jokowi-JK, tetapi tetap harus ada prosentasi misal dengan menempatkan kaum profesional lebih besar dibanding kaum partai politik.
Adapun, kader partai yang ditarik dalam kabinet tidak melulu dari partai pendukung, tetapi juga bisa mengambil dari partai yang baru bergabung di koalisi tanpa melupakan kriteria yang memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas terhadap presiden.
Dia menambahkan, untuk opsi ketiga yang bisa dipertimbangkan Jokowi-JK yakni mengadopsi postur kabinet di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengakomodir mayoritas orang partai di kabinet. Adapun, Jokowi mesti mempersilahkan partai pendukungnya untuk mengusulkan nama-nama menteri yang menurutnya layak, kendati kemudian orang partai yang bergabung ini harus melepaskan jaket partainya masing-masing sebagaimana diisyaratkan oleh Presiden terpilih.
“Harus kita pahami bahwa tujuan dari penyusunan komposisi kekabinetan itu antara lain meliputi efektifitas pemerintahan yang solid dan deliver di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, stabilitas politik pemerintahan termasuk dalam hubungannya dengan legislatif dan parpol, serta memperkuat institusi demokrasi yang partisipatoris,” terangnya.
Secara personal, dari ketiga opsi yang ditawarkan ini, Dimas lebih mengusulkan Jokowi memilih opsi kedua atau opsi jalan tengah kendati opsi satu merupakan yang paling ideal.
Website & Logo Maker