BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Tak berujung juga formasi calon pimpinan Ketua DPR dari kubu Indonesia Hebat, menjadikan formasi didominasi Koalisi Merah Putih. Kekakuan gaya politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri lah yang dianggap sebagai pangkal tak mampunya PDIP mengimbangi permainan KMP di parlemen.
Politikus Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan bahwa gaya politik Megawati Soekarnoputri kaku. Hal ini terkait sulitnya PDIP mendapat kawan koalisi di parlemen.
Khatibul mencontohkan, soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada, PDIP mau tidak mau harus mendukung karena ingin Pilkada langsung. Khatibul juga mengakui jika Perppu ini dibawa ke DPR tetap kalah dengan jumlah suara Koalisi Merah Putih, karena itu dia minta PDIP tidak putus asa dan melobi parpol lain untuk mendukung Perppu.
“Mereka sebagai parpol berusaha dong politik itukan soal negosiasi, politik soal rembukan, take and gift. Hal-hal yang tidak mungkin bisa mungkin kan gitu enggak bisa model politik hitam putih, PDIP kan sudah banyak belajar partai lama, enggak bisa dengan cara kaku,” ujar Khatibul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Dirinya menilai, politik kaku yang ditunjukkan Mega tidak akomodatif. Apalagi masalah hubungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Mega yang tak akur sejak 2004 lalu.
“Itu problem memang, politik kaku ditunjukan Mega tidak akomodatif, kurang apa Pak SBY, ketua MPR zaman UU MD3 yang lama itu atas instruksi SBY mendukung Taufik Kiemas, itu namanya politik take and give, kompromi negosiasi lentur,” tegas dia.
Menurutnya, jika Megawati dan PDIP tidak kaku dalam berpolitik, maka Perppu kemungkinan akan disetujui.
Karena itu, Khatibul berharap agar nanti PDIP dan rekan koalisinya yang mendukung Pilkada langsung juga harus mendukung Perppu Pilkada di DPR nanti. Selain itu, dia juga ingin PDIP melobi partai lain untuk bisa mengesahkan Perppu ini.
“Logikanya tidak mungkin menolak, logika normal. Wong ndesolah, sama-sama pilkada langsung dengan perbaikan masak mereka tidak lihat dalam praktik pilkada langsung banyak, masalah, jangan malu mereka ikut kita, kalau idenya benar, solusinya tepat,” pungkasnya.
Contoh lain, disahkannya UU Pilkada dalam sidang paripurna DPR harus menjadi pelajaran berharga bagi PDIP, selaku partai penguasa dalam melakukan komunikasi politik di Parlemen. Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya mengatakan, pengesahan itu wajib membuat gaya politik PDIP berubah.
Pasalnya, dari dua undang-undang (UU) yang telah disahkan, yaitu MD3 dan Pilkada menandakan komunikasi politik PDIP di parlemen masih mentah. “Jangan sampai gaya PDIP ini menjadi beban bagi Jokowi nantinya,” ujar Yunarto Wijaya, Jumat (26/9/2014).
Dia menjelaskan, gaya Megawati Soekarnoputri harus diubah agar tidak menjadi kesulitan bagi PDIP dalam melakukan komunikasi dan lobi politik. Hal itu harus menjadi tamparan bagi PDIP agar merubah gaya politiknya dan lobi di Parlemen. “Gaya Megawati terkesan kaku.”
Sebelumnya, DPR resmi memutuskan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Parlemen memutuskan untuk menggunakan mekanisme pilkada lewat DPRD. Keputusan itu diambil melalui mekanisme voting. Mekanisme pilkada lewat DPRD dipilih oleh 226 anggota. Sedangkan pilkada langsung 135 anggota. Total suara sebanyak 361 suara. (ai)
Website & Logo Maker