Home / Politik / Ketua DPP PPP: Muktamar di Surabaya Tidak Sah

Ketua DPP PPP: Muktamar di Surabaya Tidak Sah

bidik.co – Ketua DPP PPP Fernita Darwis  menilai Muktamar VIII di Surabaya yang diadakan kubu Sekjen Romahurmuziy alias Romi tidak sah.

Meskipun Muktamar tersebut memutuskan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum partai berlambang Ka’bah.

“Itu kan muktamar tidak sah ilegal, kalau ilegal maka kalau penyelenggaraan sudah ilegal, itu enggak benar,” kata Fernita Darwis, Kamis (16/10/2014).

Mahkamah Partai memutuskan muktamar diserahkan oleh majelis syariah. “Kalau penyelenggaraan sudah tidak konstitusional, lalu bagaimana. Hasilnya mengada-ada,” ujarnya.

“Pak Suryadharma patuh dengan putusan mahkamah partai, semua kegiatan distop dulu. Kita hormati mahkamah partai. Ya otomatis yang menyelenggarakan muktamar berarti tidak patuh keputusan mahkamah partai. Itu ilegal dan tidak menghormati,” ucapnya.

PPP, kata Fernita, tidak mau mengakui muktamar serta hasil dari gelaran tersebut. Ia juga yakin bila keputusan di Surabaya itu akan mentah saat diajukan ke Kemenkumham.

“Kita serahkan kepada kemenkumham, peraturan dan internal partai. Kemenkumham pasti meninjau aturan internal,” tuturnya.

Ia pun menjelaskan pihaknya telah menyiapkan Muktamar DPP PPP pada tanggal 24-25 Oktober 2014 dengan tim sebanyak lima orang. Mereka terdiri dari Fernita Darwis, Arwani Thomafi, Zainut Tauhid, Dimyati Natakusumah serta Ahmad Yani.

“Memang internal PPP sedang terpecah,” ujar Fernita, Kamis, (16/10/2014). Bahkan, Kementerian Hukum dan HAM mengatakan agar dua kubu yang sedang berbeda pendapat dan mahkamah partai harus segera bertemu. “Untuk membicarakan muktamar yang sah.

Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahumurziy atau Romi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019.
Penetapan itu sidang pleno dalam Muktamar ke-VIII PPP, Surabaya 2014-2019 secara aklamasi.

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Suharso Monoarfa.

“Telah disepakati dan disetujui saudara M Romahurmuziy menjadi ketua umum,” kata  Suharso di Hotel Empire Place, Surabaya, Kamis (16/10/2014). (if)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.